Penulis: Ikram Muharril
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal digagas pemerintah sebagai salah satu terobosan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Program ini bertujuan agar mampu menekan angka tengkes, meningkatkan konsentrasi belajar, serta menumbuhkan generasi sehat yang siap bersaing–kecerdasan anak-anak secara intelektual menjadi harapan.
Seiring berjalannya waktu, program ini menimbulkan banyak keraguan, khususnya bagi orang tua murid. Kasus keracunan massal akibat konsumsi makanan MBG justru menimbulkan luka dan ketakutan baru di hati masyarakat. Kehadiran program ini berada dalam dilema antara niat baik dan kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab.
Baca Juga: HIV Bukan Kutukan, Stigma adalah Racun
Faktanya, dikutip dari harianmedia.com, tercatat menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan kasus keracunan sudah menembus angka 6.452 siswa per tanggal 21 September 2025. Bahkan, sejauh ini tidak menutup kemungkinan jika angka tersebut akan tetap bertambah karena kasus aktif terus dilaporkan di beberapa daerah.
Menjadi pertanyaan, di mana letak kesalahan hingga program yang dicanangkan dengan niat baik malah berubah menjadi bumerang?
Keracunan yang menimpa puluhan siswa di beberapa daerah menjadi alarm keras bagi pemerintah. Anak-anak yang selayaknya menerima makanan bergizi dengan sesuai standard operating procedure (SOP) malah justru terkapar di rumah sakit dengan gejala mual, muntah, diare. Beberapa bakteri ditemukan di dalamnya, seperti Escherichia Coli, Staphylococcus, Bacillus, Salmonella, semuanya ditemukan dari mulai tempat wadah yang dipakai, buah-buahan, lauk-pauk, hingga sayur.
Hasil investigasi awal menunjukkan adanya dugaan makanan yang tercemar bakteri akibat penyimpanan tidak higenis. Kasus ini jelas menjadi “kecelakaan”, yang mengindikasikan lemahnya pengawasan, mulai dari penyedia hingga distribusi.
Kasus keracunan ini berdampak meluas bagi sosial. Orang tua bukan hanya menyindir, tetapi juga ragu memberi izin kepada anaknya untuk mengonsumsi makanan MBG. Hal ini juga membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terkikis terhadap penerapan program kerja tersebut.
Program MBG ini jelas menunjukkan bagaimana pemerintah terlalu berfokus pada terjalannya suatu program tanpa adanya pengawasan yang ketat. Condong kepada menaikkan sebuah citra tanpa menilai standar gizi, higienis, dan rantai distribusi. Setelah kejadian ini pemerintah kembali dihadapkan dengan harapan masyarakat jika adanya keberlanjutan dari program kerja tersebut. Pemerintah diupayakan untuk mencari supply atau vendor penyedia makanan, mewajibkan sertifikasi higienis, serta melakukan uji laboratorium rutin terhadap sampel makanan.
Baca Juga: Ketika Wakil Rakyat Lebih Diutamakan daripada Pendidik Bangsa
