(Kamerawan: Damia Hadifa)
Penulis: Sella Mita
Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat akses pendidikan di Indonesia. Banyak anak dari keluarga menengah ke bawah tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan finansial dan faktor sosial budaya. Pada Agustus 2024, tercatat ada 4,6 juta anak yang putus sekolah. Salah satu program Asta Cita pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengembangkan konsep “Sekolah Rakyat”, yang bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak berlatar belakang kurang mampu.
Sekolah Rakyat adalah sekolah dengan konsep berasrama dan gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruh siswa Sekolah Rakyat akan mengikuti pelajaran formal di siang hari dan mendapatkan penguatan pendidikan karakter pada malam hari. Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan menjadi bagian penting dari kurikulum ini. Sistem pembelajaran yang digunakan di Sekolah Rakyat mengadopsi fitur learning management system dan mengintegrasikannya melalui modul pembelajaran digital sehingga dapat menjangkau anak-anak di wilayah terpencil dan area-area lain yang selama ini luput dari akses pendidikan berkualitas.
Baca Juga: Universitas Ternama Tercoreng, Perilaku Mahasiswa Dipertanyakan
Sebelum memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lainnya untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Siswa juga menerima perlengkapan sekolah lengkap, seperti seragam harian, jas almamater, seragam olahraga, serta makan dua kali sehari dan dua kali kudapan. Di sekolah ini, para siswa juga dapat mengembangkan kapasitas dan kemampuan diri sesuai minat dan bakat masing-masing.
Salah satu sekolah percontohan awal berada di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, yang kini sudah menerima 100 siswa angkatan pertama. Sebanyak 85 siswa Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Inten Soeweno berasal dari Kota Bogor dan 15 siswa dari Kabupaten Bogor. Program ini mengadopsi kurikulum nasional yang dikombinasikan dengan pendekatan kontekstual sesuai kebutuhan dan lingkungan siswa. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
Presiden RI, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa rencana besar pemerintah dalam bidang pendidikan adalah membangun minimal 100 sekolah berasrama per tahun dengan kapasitas 112 ribu siswa, khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pendidikan serta membantu memutus mata rantai kemiskinan. Berbeda dengan program SMA Unggulan Garuda yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Sekolah Rakyat akan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan memungkinkan untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Saat ini, pemerintah sedang membangun 104 Sekolah Rakyat baru yang tersebar di 11 titik di Jawa Tengah.
Program ini menimbulkan pro dan kontra. Program pendidikan yang ditargetkan untuk anak-anak kurang mampu sudah sering dibahas. Akan tetapi, bisakah program ini menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan, atau justru menjadi potensi pemisahan sistem pendidikan di Indonesia karena ketergantungan pada anggaran? Pembangunan Sekolah Rakyat secara besar-besaran memerlukan anggaran yang signifikan. Hal ini dapat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan menjadi celah potensi korupsi. Presiden Prabowo sebaiknya turun tangan langsung dalam mengimplementasikan program Sekolah Rakyat gratis sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Hari Kartini: Antara Seremoni dan Perjuangan yang Belum Usai
