Penulis: Sri Wulan Dwi Utari
Pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita dengan film dokumenter berjudul Pesta Babi, bukan? Film dokumenter karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale ini menceritakan tentang masyarakat adat Papua, konflik lahan, hingga dampak proyek pembangunan terhadap lingkungan dan ruang hidup warga. Film tersebut menjadi sorotan publik setelah penayangannya di sejumlah daerah dan kampus mengalami penolakan.
Film yang harusnya menjadi pembahasan diskusi akademik ternyata menimbulkan kontroversi di berbagai daerah. Dilansir dari laman website resmi Kompas.com, beberapa kegiatan nonton bareng atau nobar dilaporkan dihentikan dengan alasan mengkritik proyek strategis nasional pemerintah, dan menyinggung keterlibatan aparat dan militer dalam pengamanan proyek.
Baca Juga: Ketimpangan Perlindungan Hukum Pers Mahasiswa di Bawah Kemenag
Dilansir dari IDN Times, kasus serupa yang ramai diperbincangkan terjadi di Ternate. Kegiatan nobar film Pesta Babi dibubarkan oleh aparat TNI karena alasan tidak memiliki izin dan dikhawatirkan akan memicu gesekan di masyarakat. Bahkan, pembubaran tersebut menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap melampaui batas kebebasan berekspresi di ruang publik.
Ironisnya, pembubaran tersebut justru membuat masyarakat makin penasaran terhadap isi film itu sendiri. Banyak masyarakat yang awalnya tidak mengetahui tentang Pesta Babi ini, kini mulai mencari tahu dan membicarakannya di media sosial. Di sejumlah forum internet, warganet bahkan menyebut bahwa kontroversi seputar pembubaran nobar membuat film tersebut makin viral dan dicari masyarakat.
Sedangkan menurut Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dalam situs resmi IDN Times, mengaku tidak setuju dengan aksi pelarangan nonton bersama dan diskusi film Pesta Babi. Pemutaran film dokumenter diatur di dalam konstitusi sebagai bentuk kebebasan pendapat, sehingga tidak boleh dilarang penayangannya oleh siapa pun.
Fenomena ini mencerminkan satu hal penting, yakni kritik sosial masih dianggap sebagai hal yang menakutkan. Padahal, sejak dahulu kampus dikenal sebagai ruang diskusi dan bertukar gagasan. Ketika mahasiswa menonton film dokumenter dan mendiskusikan isu sosial di dalamnya, seharusnya itu menjadi bagian dari kebebasan akademik, bukan malah ancaman bagi keamanan.
Terlebih lagi, film dokumenter pada dasarnya diciptakan untuk membuka ruang refleksi publik terhadap permasalahan sosial yang jarang mendapat perhatian luas. Dalam kasus Pesta Babi ini, isu yang diangkat berkaitan dengan konflik tanah adat, eksploitasi lingkungan, dan kehidupan masyarakat Papua di tengah proyek besar.
Inti permasalahannya saat ini bukanlah tentang setuju atau tidaknya terhadap isi film tersebut. Sebab dalam konteks demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Namun, saat ruang diskusi mulai dibatasi dan acara pemutaran mulai dibatalkan, publik pun mulai mempertanyakan, apakah kritik sosial masih memiliki tempat yang aman di negeri ini?
Di era sekarang, upaya untuk membatasi pemutaran film tidak pernah benar-benar menghentikan penyebaran informasi. Sebaliknya, makin ketat pembatasannya, isu tersebut biasanya makin menarik perhatian masyarakat. Kontroversi mengenai pembubaran nobar Pesta Babi pada akhirnya justru membuat film tersebut makin dibicarakan oleh publik.
Lingkungan kampus seharusnya tidak menjadi tempat yang bebas dari kritik. Sejak lama, mahasiswa dikenal sebagai kelompok yang proaktif dalam mempertanyakan berbagai isu sosial di masyarakat. Ketika akses diskusi dibatasi demi alasan keamanan, kampus perlahan kehilangan esensinya sebagai wadah untuk saling bertukar ide secara bebas dan kritis.
Kasus Pesta Babi bukan sekadar persoalan film dokumenter, melainkan telah bertransformasi menjadi simbol kritik sosial yang kerap dianggap sebagai ancaman di negara yang mengklaim dirinya demokratis.
Ketika proyektor dan forum diskusi mulai menjadi sesuatu yang ditakuti, mungkin yang sebenarnya bermasalah bukan hanya konten film itu, melainkan kesiapan kita untuk menerima pendapat yang berbeda.
Baca Juga: Blackout Sumatra: Ketika Satu Gangguan Melumpuhkan Pulau Sekaligus
Editor: Tengku Wafa’ Alifah
