Penulis: Muhammad Rifki Baihaqi Tanjung
Konflik yang terjadi di Papua, tepatnya di wilayah Wamena dan wilayah pegunungan Papua, kembali menunjukkan bahwa negara masih gagal memberikan rasa aman bagi masyarakat sipil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat terus disuguhkan pada berita mengenai konflik antar suku, pertempuran bersenjata, pengungsian penduduk, serta jatuhnya korban di kalangan warga sipil. Namun ironisnya, Papua sering kali hanya terlihat di media saat terjadi kekerasan. Setelah kejadian tersebut, publik kembali melupakan bahwa di daerah tersebut terdapat ribuan jiwa yang menjalani kehidupan dalam ketakutan setiap harinya.
Dilansir dari situs resmi detik.com, perang suku di Wamena menyebabkan 13 orang meninggal dunia, 3 orang dengan luka berat dan 16 orang luka ringan, dan sebanyak 789 pengungsi dengan rincian 369 dewasa, 298 anak-anak, dan 122 lansia. Situasi ini menunjukkan bahwa Papua tidak hanya menghadapi konflik politik dan keamanan, tetapi juga perihal tantangan sosial yang rumit dan berulang.
Baca Juga: Ketika Jalan Sepi Menjadi Celah bagi Aksi Pembegalan
Sayangnya, ketika kita membahas Papua, pemerintah sering kali lebih mengedepankan keamanan dibanding mengedepankan kemanusiaan. Papua dipandang sebagai kawasan konflik yang harus “diamankan,” bukan sebagai daerah yang masyarakatnya perlu didengar. Akibatnya, keberadaan aparat bersenjata makin meningkat, tetapi masyarakat tetap merasa tidak aman.
Wamena sendiri bukanlah wilayah yang baru saja mengalami konflik. Dilansir dari laman Kompas.com, hal yang sama terjadi di Wamena pada tahun 2003, yang mana terjadi operasi penyisiran aparat pasca pembobolan gudang senjata menimbulkan berbagai dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Komnas HAM bahkan memasukkan peristiwa tersebut sebagai salah satu pelanggaran HAM berat di Papua yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya.
Masalah intinya ialah konflik yang terus berlanjut ini menjadikan masyarakat sipil sebagai pihak yang paling menderita. Mereka harus mengalami kehilangan tempat tinggal, peluang pendidikan, layanan kesehatan, bahkan anggota keluarga. Banyak di antara mereka yang terpaksa berpindah-pindah tempat untuk menghindari baku tembak antara milisi bersenjata dan aparat penegak hukum. Insiden yang terjadi di Nduga beberapa tahun lalu menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat sipil harus menjalani hidup di tengah ketidakstabilan. Ribuan orang terpaksa mencari perlindungan di Wamena dan beberapa lokasi lainnya akibat operasi militer dan konflik bersenjata yang berkepanjangan.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan Papua bukan hanya berkisar pada separatisme atau aspek keamanan nasional, tetapi juga menyoroti isu-isu kemanusiaan. Ketika masyarakat sipil terus-menerus menjadi korban, maka pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada kestabilan politik, melainkan juga mempertimbangkan hak hidup warga negaranya.
Sayangnya, narasi yang berkembang di ruang publik sering kali terlalu simplistis. Papua sering kali hanya dilihat dari dua perspektif: kelompok separatis dan aparat keamanan. Namun, di tengah konflik tersebut terdapat masyarakat biasa yang hanya ingin menjalani kehidupan dengan damai, berkebun, bekerja, dan mendidik anak-anak mereka. Mereka terjebak di antara dua kekuatan yang saling berlawanan.
Selain itu, adanya keterbatasan ruang untuk berdialog membuat penyelesaian konflik Papua makin kompleks. Kritik terhadap pendekatan militer sering kali dianggap sebagai ancaman bagi negara. Diskusi mengenai Papua juga sering dicurigai sebagai bentuk dukungan terhadap separatisme. Akibatnya, pembicaraan mengenai hak asasi manusia dan penderitaan masyarakat sipil menjadi semakin terbatasi.
Padahal, penyelesaian kekerasan tidak dapat dicapai hanya melalui operasi keamanan. Selama akar permasalahan Papua tidak ditangani secara terbuka dan adil, konflik akan terus muncul kembali dalam berbagai bentuk. Penambahan aparat mungkin dapat meredakan situasi untuk sementara waktu, tetapi tidak akan menghilangkan keraguan masyarakat terhadap negara.
Kita sering mendiskusikan kesatuan Indonesia, tetapi arti kesatuan akan hilang jika sebagian orang merasa tertekan dan tidak diperhatikan. Pemerintah tidak hanya perlu membangun jalan dan fasilitas di Papua. Yang jauh lebih penting adalah menciptakan keyakinan dalam masyarakat bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi mereka, bukan hanya untuk mengamankan wilayah.
Peristiwa konflik di Wamena sepatutnya mengingatkan kita bahwa kekerasan yang terus berlangsung di Papua tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Masyarakat tidak seharusnya terbiasa dengan melihat pengungsian, kehilangan nyawa yang tidak berdosa, atau anak-anak yang terhambat masa depannya akibat konflik yang tiada habisnya. Papua memerlukan tempat untuk berdialog yang lebih luas, pendekatan yang lebih berfokus pada kemanusiaan, dan keberanian pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat sipil. Sebab, selama Papua terus dipandang hanya sebagai isu keamanan, maka perdamaian akan tetap menjadi sekadar istilah, bukan kenyataan yang dapat diwujudkan.
Baca Juga: Keputusan MK Tegaskan Status Jakarta: IKN Belum Resmi Jadi Ibu Kota
Editor: Tengku Wafa’ Alifah
