Atasi Dampak Covid-19, Presiden Terbitkan Perpu

- Advertisement - Pfrasa_F
Presiden Joko Widodo saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (1/4). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
- Advertisement - jd

Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masyarakat demi mengatasi Covid-19. Bersama dengan keputusan itu, pemerintah mengeluarkan Perpu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dan memberikan bantuan kepada terdampak keputusan tersebut, terutama masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, Selasa (31/3).

“Karena situasi yang kita hadapi adalah situasi kegentingan yang memaksa, kebutuhan yang mendesak, maka pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (31/3) yang dikutip dari Inews.id.

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo menyampaikan isi Perpu tersebut lewat pidato yang disiarkan langsung dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (31/3). Secara ringkas, ada enam bantuan yang tertera di dalam Perpu dan ditandatangani Joko Widodo.

Pertama, tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari Rp9,2 juta menjadi Rp10 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan, besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen. Misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp2,4 juta rupiah per tahun.

Kedua, Kartu Sembako. Jumlah penerima akan dinaikkan dari Rp15,2 juta penerima menjadi Rp20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu serta akan diberikan selama sembilan bulan.

Ketiga, tentang Kartu Prakerja. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi Rp5,6 juta orang, terutama untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19 dan nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu sampai Rp1 juta per bulan selama empat bulan ke depan.

Keempat, tentang tarif listrik. Untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya Rp24 juta, pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan, yaitu untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar Rp7 juta pelanggan, akan didiskon 50 persen. Artinya hanya membayar setengah saja untuk bulan April, Mei, dan Juni.

Kelima, perihal antisipasi kebutuhan pokok. Pemerintah mencadangkan Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.

Keenam, perihal keringanan pembayaran kredit. Bagi para pekerja informal, baik ojek online, supir taksi dan pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian, dengan kredit, di bawah Rp10 miliar, OJK telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan mulai berlaku bulan April ini. Telah ditetapkan prosedur pengajuannya tanpa harus datang ke bank atau perusahan leasing. Cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengungkapkan sinyal persetujuan jika mengeluarkan keputusan ini, “Dalam menangani dampak wabah virus Corona saat ini, diperlukan intervensi fiskal dalan memperkuat dan mempertajam fungsi belanja dalam APBN dan program-program pemerintah untuk mengantisipasi dampak wabah virus Corona dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional,” jelasnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III di Gedung DPR RI, Senin (30/3) yang dikutip dari CNN Indonesia.

Secara keseluruhan, total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun. Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Informasi ini dapat dilihat langsung melalui kanal Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Reporter : Afifah Lania Sihotang

Editor : Rindiani

- Advertisement - DOP

Share article

Latest articles