Cegah Penyebaran Covid-19, Menkumham Bebaskan 30.000 Narapidana

- Advertisement - Pfrasa_F
Sejumlah narapidana memperlihatkan surat pembebasan dari masa pidana di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/4/2020). (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)
- Advertisement - jd

Medan, Dinamika Online Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan lapas, Menkumham RI menerbitkan peraturan Menkumham No.10 tahun 2020 tentang program asimilasi terkait keselamatan narapidana dari ancaman penyebaran Covid-19, Kamis (2/4).

Menkumham RI, Yasonna H. Laoly menyampaikan melalui peraturan Menkumham No. 10 tersebut, akan dilakukan asimilasi dan pembebasan bersyarat terhadap 30.000 narapidana se-Indonesia. Menkumham juga menyampaikan karakteristik narapidana yang akan di asimilasi dalam rapat virtual dengan komisi III DPR yang dikutip dari youtube resmi siaran TV swasta.

“Pertama, narapidana yang masa tahannya 5-10 tahun dan telah menjalani hukuman 2/3 masa pidananya maka akan kita berikan asimilasi dirumah, hari ini terhitung sebanyak 15.482 orang. Kedua, narapidana yang sudah berumur 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 masa pidananya. Ketiga, narapidana yang mempunyai sakit kronis dan telah diakui oleh dokter rumah sakit pemerintah, serta warga negara asing agar tidak diskriminatif.” Jelasnya.

Yunaedi, selaku Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produkasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Yunaedi mengatakan, dengan adanya kebijakan ini, maka ada penghematan anggaran rutan yang mencapai Rp260 miliar. “Penghematan anggaran kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mencapai Rp260 miliar,” ungkapnya kepada indozone.

Nanang Setiawan, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkat bicara tentang kebijakan Menkumham. “Mengenai kebijakan seperti ini, seharusnya di kaji secara matang. Kalau upaya ini dilakukan demi mencegah penyebaran covid-19, mungkin dapat dilakukan antisipasi di lapas tersebut dengan meniadakan jam besuk atau menerapkan PHBS di lingkungan lapas tanpa harus membebaskan narapidana,” tuturnya.

Lain halnya dengan Muhammad Akhyar, ia memaparkan tentang dua sisi perihal kebijakan Menkumham tersebut. “Menurut saya, Menkumham mengambil kebijakan tesebut agar memangkas biaya kebutuhan para narapidana. Hal tersebut dilakukan untuk memangkas pengeluaran negara. Namun di satu sisi lagi, kebijakan itu akan memungkinkan hal-hal buruk yang akan timbul,” ucap mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam tersebut.

Reporter : Rizky Chairunnisyah dan Sri Julia Ningsih

Editor      : Ade Suryanti

- Advertisement - DOP

Share article

Latest articles