Perjalanan Panjang Bank Sentral, antara Kebijakan dan Transformasi

- Advertisement - Pfrasa_F
Ilustrasi keuangan. (Foto/Ilustrasi/Pexels/Pixabay)
- Advertisement - jd

Penulis: Audry Uyuni

Kedudukan bank sentral tidak terbatas hanya sebagai alat vital sistem stabilitas keuangan atau menjaga stabilitas moneter yang sangat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan ekonomi suatu negara. Lebih dari itu, keberadaan bank sentral di suatu negara perlu diilhami sebagai wujud kedaulatan perekonomian negara tersebut. Inilah yang menumbuhkan tekad para tokoh Indonesia di masa lampau untuk mendirikan bank sentral di Republik Indonesia.

Selanjutnya, ditetapkan pula kedudukan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral di tanah air sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia lewat pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Dengan nama ‘Bank Indonesia’ didirikan suatu bank yang bermaksud menggantikan De Javasche Bank N.V dan bertindak sebagai bank sentral Indonesia.”

Baca juga: Belajar dari Rasa Kecewa

Berbicara sepak terjang perbankan di Indonesia telah menuai rangkaian sejarah yang cukup panjang. Terhitung sejak masa pemerintahan kolonial, telah banyak berdiri bank-bank asing baik dari negara Belanda maupun negara asing lainnya. Diantaranya, bank yang pertama didirikan adalah Bank Van Leening pada tahun 1746 kemudian, De Javasche Bank yang didirikan pada tahun 1828 di mana ini merupakan cikal bakal bank sentral Indonesia di kemudian hari.

Terlepas dari itu, rasa nasionalisme yang membubung tinggi di dalam dada bangsa Indonesia memotivasi para tokoh Indonesia untuk melakukan nasionalisasi atas perusahaan perusahaan asing, terutama yang dikuasai Belanda, termasuk juga lembaga perbankan. Gerakan nasionalisasi ini adalah awal dari lahirnya bank-bank nasional di dunia perbankan Indonesia. Memasuki masa kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mulai mendirikan bank-bank pemerintah yang dimulai oleh Bank Nasional Indonesia pada tahun 1928 di Surabaya.

Baca juga: Pentingnya Verifikasi di Era Digitalisasi

Perkembangan perbankan memberikan warna dalam kancah perekonomian Indonesia. Perjalanan perbankan nasional setelah nasionalisasi bank-bank asing dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11 tahun 1953. Setelah itu, ketentuan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Presiden No. 1 tahun 1955 yang juga sama-sama merupakan tonggak sejarah perkembangan pengawasan perbankan di Indonesia.

Kebijakan Moneter, Pilihan atau Akibat?

Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan (SKK) merupakan tugas pemerintah yang diberikan kepada BI. Dengan menjaga SKK, berarti menjaga kestabilan nilai rupiah agar tidak menimbulkan laju inflasi. Sebab, perlu digarisbawahi bahwa momok inflasi masih dan terus menjadi perhatian para ahli ekonomi. Salah satu cara menjaga kestabilan nilai rupiah dalam kapasitas SKK yang dilakukan oleh BI adalah dengan mengeluarkan Kebijakan Makroprudensial guna meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan mencegah risiko sistematik yang dapat menggoncangkan sistem ekonomi di sektor keuangan dan moneter.

Baca juga: Rektor UIN SU Resmikan Barbershop Juara

Tentunya dalam merumuskan kebijakan moneter ini, BI dituntut untuk selalu melakukan analisis serta mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi khususnya perkiraan inflasi ke depan sejalan dengan kisaran sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Namun tetap saja, bagaimanapun kebijakan yang sudah digodok, ketika fakta di lapangan berbicara bahwa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap kurs dolar Amerika yang terjadi belakangan ini, sangat berpengaruh terhadap bisnis para pelakukan usaha. Pemerintah melalui BI lagi-lagi harus memastikan untuk terus akan menerbitkan kebijakan moneter yang hati-hati dan konsisten.

Selain itu, kebijakan moneter yang dikritisi lainnya adalah perkara tingkat suku bunga. Masih segar dalam ingatan, pertemuan tahunan BI pada 2015 silam, terjadi perbedaan tajam antara pemerintah dan bank sentral dalam memandang suku bunga. Ketika itu Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar bank sentral membantu pemerintah untuk mendorong perekonomian dengan cara menurunkan suku bunga. Namun di sisi lain, Gubernur BI pada masa itu, Agus Martowardojo mengaku belum bisa menurunkan suku bunga acuan BI Rate karena khawatir dengan risiko kenaikan bunga Amerika Serikat.

Baca juga: Mendikbud Luncurkan Kebijakan Baru, Apa Komentar Mahasiswa UIN SU?

Dalam hal ini kita tahu bahwasanya BI merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan kebijakan moneternya. Namun, BI tetap harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Hal ini diatur di dalam revisi Undang-Undang (UU) BI Pasal 7 tahun 2004. Mengacu kepada UU itu, Kalla mengartikan independensi BI adalah independen dengan musyawarah.

Pasalnya, di sisi lain pemerintah wajib meminta pandangan BI dalam menjalakan kebijakannya dan selalu  mengundang Gubernur BI dalam sidang kabinet. Hingga kini, tolak ukur keberhasilan antara pemerintah dan BI masih tak sama, jika pemerintah menilai dari pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja hal tersebut berbeda dengan penilaian BI yang memandang dari sisi nilai tukar rupiah dan inflasi. Sekiranya perlu koordinasi antara keduanya untuk menyelaraskan alat ukur yang berbeda tersebut. Sebab berdasarkan UU BI, bank sentral juga harus mendengarkan pemerintah.

Transformasi Bank Indonesia, Sebuah Strategi Pertahanan

Dinamika perubahan yang telah dialami BI dapat dinilai mulai dari independensi. Awal berdirinya BI masih dipimpin oleh Dewan Moneter, dengan adanya unsur pemerintah tersebut membuat BI dalam menetapkan kebijakan moneter belum bisa dikatakan bank sentral yang independen, namun setelah terbitnya UU No. 23 tahun 1999 akhirnya BI dapat menjadi lembaga yang independen tanpa intervensi ataupun campur tangan dari pihak mana saja.

Baca juga: Simpan Sampahmu untuk Laut Kita

Dahulu BI juga masih dapat melakukan fungsi bank komersial, setelah dilakukan tahap penyempurnaan fungsi kebanksentralan, kini BI bisa lebih berfokus pada fungsinya yang sebagai bank sentral. Perubahan tak henti sampai disitu saja, dulunya pula BI masih ikut andil dalam fungsi pengawasan bank namun sejak 31 Desember 2013 mengamanatkan peralihan tugas tersebut kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tercantum dalam UU No. 21 tahun 2011.

Perubahan lainnya yang dilakukan BI ialah melakukan penyempurnaan budaya dan internal organisasi sesuai visinya menjadi lembaga bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia. Dari keseluruhan transformasi tersebut, apakah BI telah menjadi bank sentral seutuhnya? Iya, ketika semua transformasi tersebut mencapai tujuannya; menjaga stabilitas rupiah.

Baca juga: Tanggulangi Stres Biar Fresh

Berbagai stategi yang ditempuh BI misalnya membuat instrumen suku bunga di dalam operasi pasar terbuka, ada pula membuat sistem pembayaran secara real time untuk meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran, selain itu BI juga memiliki strategi dengan pemantauan Kebijakan Makroprudensial. BI memiliki peranan krusial terhadap ekonomi Indonesia, maka stategi yang dilakukan BI juga bersifat krusial karena tingkat ekonomi secara tidak langsung berada dalam wewenangnya. Tentunya masih banyak strategi yang dilakukan BI dalam kapasitasnya sebagai bank sentral Indonesia hal tersebut sebagai bahan evaluasi sejauh mana BI menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah.

Terlepas dari sejauh mana perjalanan panjang BI sebagai bank sentral, toh BI tetap harus bersinergi untuk mewujudkan visi misinya sebagai bank sentral Indonesia. Dalam hal ini, perlu adanya dorongan dan partisipasi generasi milenial, salah satunya soal edukasi kebanksentralan dan literasi keuangan. Dengan begitu, ini sebagai wujud iklim keterbukaan yang dilakukan BI.

Baca juga: UIN SU Umumkan Jadwal Pendaftaran Seleksi Camaba

Selain itu, sebagai sumbangsih BI untuk berperan dalam kegiatan peningkatan wawasan dan pembelajaran kepada masyarakat, dalam dua tahun terakhir ini BI berupaya untuk meningkatkan kualitas kegiatan penelitian yang ditujukan untuk memperkaya khazanah ilmu kebanksentralan. Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI telah menerbitkan buku seri kebanksentralan yang lingkup pembahasannya cukup luas.

Editor : Khairatun Hisan

- Advertisement - DOP

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share article

Latest articles