Penulis: Iin Prasetyo
Tiba-tiba publik diingatkan oleh sosok perempuan yang terpenjara sejak 2017 karena skandal korupsi. “Jangan biarkan rakyat kita menangis,” tulisnya pada surat terbuka bertanggal Jumat, (24/4/2020). Dari Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta ia dengan prihatin menuliskan surat itu kepada pemerintah yang berisi masukan-masukan dalam menangani virus yang tengah menjadi bancana nasional non alam. Betapa tidak, hingga Minggu (10/5/2020) sebanyak 14.032 orang terinfeksi virus, 2.698 sembuh, dan 973 meninggal.
Siti Fadilah Supari namanya, dokter spesialis jantung, tamatan doktor Universitas Indonesia. Ia vokal menilai World Health Organization (Badan Kesehatan Dunia/ WHO) yang sebelumnya telah menetapkan Coronavirus Disease (Covid-19) pada Rabu, (11/3/20) sebagai pandemi global, telah gagap dalam menangani kejadian luar biasa ini. Dalam kasus 15 tahun lalu ia juga bersitegang dengan WHO dalam penanganan wabah flu burung H5N1. Saat itu sebagai menteri kesehatan (menkes) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ia juga menilai bahwa ada konspirasi bisnis kesehatan dunia sehingga ia melawan WHO dengan enggan mengirimkan spesimen virus.
Hingga pada saat kasus Covid-19 pun perempuan penulis buku “It’s Time for the World to Change” ini kembali menentang WHO, tidak terlepas Bill Gates dan vaksin yang telah disiapkan dan diuji cobanya. Ia menyarankan, pemerintah jangan menggunakan vaksin produksi perusahaan farmasi yang ada hubungannya dengan Bill Gates. Alasan salah satunya adalah dalam memproduksi vaksin tersebut perlu waktu yang lama. Dan yang menjadi pertanyaan, kapan Bill Gates menyelesaikan vaksin tersebut, sementara pada 2015 bos Microsoft itu mengabarkan pandemi akan terjadi pada 2020.
Perempuan kelahiran Solo, 6 November 1950 itu menilai Bill Gates hendak menguasai depopulasi demi mengatur populasi sedunia. Sebagian peneliti dunia menyatakan bahwa Covid-19 saat ini tidak natural, sehingga ia pun mempertanyakan kapan vaksin dan virus tersebut mulai ada. Oleh karena itu Fadilah berpandangan bahwa Indonesia tidak memerlukan vaksin Covid-19 karena virusnya sangat labil.
Fadilah, pembantu presiden di zamannya ini terkesan pemberani dan tampaknya tidak mau diam begitu saja atas apa yang tengah dihadapi Indonesia. Dalam buku terbitan 2008 itu, pada 2007 ia mengumumkan bahwa Indonesia tidak akan lagi menyerahkan virus flu burung kepada WHO. Sistem WHO tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan negara berkembang, justru sampel virus malah untuk negara maju. Dan negara kaya pun sibuk menimbun vaksin untuk berjaga-jaga sementara vaksin tersebut tidak didistribusikan ke negara berkembang. Hal inilah yang membuatnya menuntut perpindahan virus yang adil dan transparan.
Hingga di balik jeruji pun, dalam situasi pandemi ini ia berusaha turut andil dengan memberikan beberapa rekomendasi sebagai pertimbangan pemerintah. “Perintah Bapak untuk segera memenuhi kebutuhan dasar bagi rakyat di wilayah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sudah sangat jelas. Namun, di tingkat bawah saat ini masih belum bisa merasakan kebijakan tersebut. Saya dengar bantuan sosial belum diterima sebagian besar rakyat kita. Padahal rakyat sudah lebih sebulan harus tinggal di rumah dan tidak bekerja sebulan sebelum PSBB diberlakukan,” tulis perempuan peraih penghargaan Majalah The Economist (London) sebagai tokoh revolusi (Penyelamatan Dunia dari Dampak Penyakit Pandemik) pada 2006 itu.
Ringkasan rekomendasi yang diberikan oleh Fadilah tertuang dalam surat terbuka yang ia tulis, pertama, secreening masal serentak di semua wilayah zona merah. Kedua, pisahkan mereka yang positif (bergejala dan tidak bergejala) karena berpotensi terjadinya penularan dan jika penularan turun maka kematian juga akan turun. Ketiga, primer atau reagen PCR (Polymerase Chain Reaction) sebaiknya buatan dalam negeri agar deteksinya lebih valid. Reagen adalah cairan yang berfungsi untuk mengetahui reaksi kimia, dalam hal ini untuk mendeteksi infeksi Covid-19. Keempat, awasi ketat bansos dan PSBB hingga desa/ kelurahan serta mendirikan dapur umum dan rumah karantina bagi orang yang terpapar. Dan kelima, kerahkan bidan-bidan desa dan posyandu untuk door to door (dari pintu ke pintu) memeriksa kesehatan rakyat.
Walau kini ia tengah mendekam di balik rutan, jabatan sebagai ketua umum Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) pun masih dipegangnya. Oleh karena itu, keaktifannya dalam bersuara menjadi pertanyaan bagaimana ia berkomunikasi. Melalui orang yang berkunjunglah jalan ia berkomunikasi sehingga melalui DKR ia memberikan komentarnya kepada publik. Bahkan sebelumnya ia juga membantah keras bahwa beberapa negara menyepelekan Indonesia karena tidak mampu mendeteksi Covid-19. Katanya, ia yakin Indonesia bisa mendeteksi karena Indonesia memiliki ahli virus di Kementerian Kesehatan. Lagi, ia juga menyentil WHO kalau Indonesia tidak mampu menangani pandemi ini hanya karena tidak melapor perkembangan negara.
Pandemi Covid-19 telah menghebohkan dunia sejak virus ini dikabarkan berasal dari Wuhan, Tiongkok dan dengan cepat menyebar ke negara-negara di dunia dan menelan korban yang tidak sedikit. Di lain hal, setelah beberapa bulan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan sepele karena Covid-19 belum menyebar ke Indonesia. Bahkan salah satu dari manterinya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkelakar bahwa Covid-19 tidak akan menyebar ke Indonesia karena masyarakat memiliki kekebalan tubuh dari kegemarannya memakan nasi kucing. Namun, justru setelah dikabarkan pada Senin, (2/3/20) ada dua warga Indonesia yang terserang Covid-19, pada Sabtu, (14/3/20) diumumkan si menteri yang berkelakar itu pun juga terinfeksi dan tercatat sebagai pasien kasus 76.
Masih dengan kelakuan pembantunya Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun mengeluarkan pendapatnya bahwa, berdasarkan modelling, Covid-19 tidak cocok di Indonesia yang bercuaca panas. Dan justru, Presiden Jokowi juga mengiyakan pernyataannya bahwa perkembangan Covid-19 akan berpengaruh pada musim panas. Peneliti di Harvard Medical School justru memandang Covid-19 tidak terlalu sensitif terhadap iklim di suatu wilayah. Dalam penelitian lain seperti di Massachusetts Institute of Technology membahasakan kemungkinan Covid-19 tidak dapat menyebar secara efisien di wilayah dengan suhu dan kelembaban udara tinggi. Dari kontrasnya penelitian tersebut artinya, Covid-19 sulit diprediksi.
Belum sampai di situ, Menteri Luhut terkesan tidak ambil pusing dengan bencana Covid-19 ini. Berbagai tokoh pun keras mengkritiknya mulai dari sebutan “Menteri yang gila uang” sampai “Menteri yang lebih berbahaya daripada Covid-19”. Di tengah pandemi begini banyak warga Indonesia yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja) di waktu yang sama juga dikabarkan malah tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok datang ke Indonesia. Menteri Luhut pun menjawab bahwa TKA tersebut akan dibutuhkan di pertengahan 2020 dalam keperluan proyek mobil listrik. Hingga pada akhirnya Menteri Luhut tidak diterima dikritik dan proses hukum pun dilakukan dengan cepat.
Lagi, Kementerian Agama (Kemenag) sebelumnya telah menerbitkan edaran bahwa uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri akan diberi subsidi. Namun, justru tidak sampai sebulan edaran Kemenag itu dibatalkan karena Kementerian Keuangan memangkas anggaran untuk Kemenag demi efisiensi pananganan Covid-19.
Gagap pemerintah terhadap penanggulangan Covid-19 mulai dari efektivitas PSBB, koordinasi yang tumpang tindih (miskomunikasi), peraturan yang kerap berbeda dikeluarkan dan konsistensi dalam pemberlakuannya kini menjadi harapan besar bagi masyarakat bahwa dengan keterbatasan negara ini, tidak ada toleransi untuk pemimpin yang “bermain” memanfaatkan situasi Covid-19. Terlebih dari tekanan dunia dalam menghadapi Covid-19 ini, semoga Presiden Jokowi tetap tangguh dan tidak mudah di-stir termasuk orang-orang kuat di dalam negeri sendiri.
“Pak Jokowi yang baik, pada Bapaklah kami semua, rakyat Indonesia menggantungkan keselamatan masa depan bangsa dan negara ini. Semoga kita bisa secepatnya menang dari Covid-19,” tulis Menkes periode 2004-2009 itu di pengujung suratnya.
Surat yang cukup menyentuh dari sosok perempuan yang terpenjarakan ini cukup mewakili dari apa yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. Nalurinya sebagai ibu untuk bangsa Indonesia tidak lekang dari kesalahan masa lalunya. Wallahu alam bishawab.
