Penulis:Ahmad Aswari Hasibuan
Bencana banjir yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat seharusnya menjadi ruang penguatan solidaritas sosial. Namun, kabar mengenai hilangnya puluhan ton bantuan kemanusiaan justru menghadirkan kegelisahan baru di tengah penderitaan korban. Di saat masyarakat berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar, isu ini memunculkan pertanyaan serius tentang bagaimana bantuan dikelola dan sejauh mana amanah benar-benar dijaga dalam situasi darurat.
Bantuan kemanusiaan bukan sekadar barang logistik yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia merupakan simbol kepedulian publik dan wujud kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanggulangan bencana. Ketika muncul dugaan bantuan tidak sampai kepada penerima, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas distribusi, tetapi juga integritas pengelolaan bantuan itu sendiri. Sekalipun terdapat klarifikasi dari pihak berwenang, dampak psikologis berupa menurunnya kepercayaan publik tidak dapat dihindari.
Baca Juga: Pembersihan Rumah dan Ancaman Kesehatan Pascabanjir
Persoalan ini memperlihatkan kelemahan serius dalam tata kelola bantuan bencana. Rantai distribusi yang panjang, keterbatasan keterbukaan data, serta lemahnya mekanisme pengawasan membuka ruang bagi kesalahan, kelalaian, bahkan potensi penyimpangan. Korban bencana berada pada posisi paling rentan, karena tidak memiliki akses untuk mengetahui secara pasti ke mana bantuan yang menjadi hak mereka dialirkan.
Dalam konteks dakwah sosial, persoalan ini berkaitan erat dengan nilai amanah. Amanah bukan sekadar prinsip moral individual, tetapi juga tanggung jawab kolektif dalam mengelola kepentingan publik. Mengabaikan amanah dalam pendistribusian bantuan berarti mengabaikan nilai kemanusiaan itu sendiri. Lebih dari sekadar pelanggaran administratif, kondisi ini mencerminkan krisis etika dalam pengelolaan bencana.
Fenomena serupa sejatinya bukan hal baru. Hampir setiap bencana besar di negeri ini kerap diiringi dengan persoalan distribusi bantuan yang tidak merata atau tidak transparan. Sayangnya, evaluasi sering berhenti pada klarifikasi sesaat. Ketika perhatian publik mulai mereda, persoalan sistemik kembali dibiarkan tanpa pembenahan yang berarti, seolah menjadi pola yang berulang dari satu bencana ke bencana lainnya.
Selain persoalan teknis distribusi, hilangnya bantuan juga memperlihatkan lemahnya koordinasi antarlembaga dalam situasi darurat. Penanganan bencana melibatkan banyak pihak dengan kewenangan yang saling bersinggungan, tetapi tanpa diiringi sistem kendali yang terintegrasi. Kondisi ini membuat alur bantuan sulit dilacak dan rawan menimbulkan kebingungan di lapangan. Ketika koordinasi tidak solid, celah kesalahan pun terbuka lebar.
Di sisi lain, masyarakat terdampak kerap diposisikan hanya sebagai penerima pasif. Mereka jarang dilibatkan dalam proses pendataan maupun pengawasan distribusi bantuan. Padahal, pelibatan masyarakat lokal dapat menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif. Warga setempat adalah pihak yang paling memahami kondisi lapangan dan kebutuhan riil. Mengabaikan peran mereka sama artinya menutup peluang perbaikan terhadap akar persoalan.
Oleh karena itu, pembenahan tata kelola bantuan bencana menjadi sebuah keharusan. Transparansi harus ditempatkan sebagai prinsip utama, bukan sekadar pelengkap. Publik berhak mengetahui alur bantuan secara terbuka, mulai dari pencatatan hingga pendistribusian. Pengawasan yang melibatkan berbagai unsur, termasuk masyarakat sipil dan media kampus, dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga akuntabilitas.
Bencana seharusnya menjadi ruang pembuktian nilai kemanusiaan dan integritas sosial. Jika pengelolaan bantuan terus menyisakan persoalan, maka solidaritas publik akan perlahan terkikis. Kepercayaan yang rusak jauh lebih sulit dipulihkan dibandingkan sekadar mengganti logistik yang hilang.
Hilangnya bantuan banjir di Aceh harus dibaca sebagai peringatan keras bagi semua pihak. Amanah merupakan fondasi utama dalam kerja-kerja kemanusiaan. Ketika fondasi itu rapuh, maka bantuan sebesar apa pun akan kehilangan maknanya. Menjaga amanah berarti menjaga martabat manusia, terutama mereka yang sedang berada dalam kondisi paling rentan.
Baca Juga: Pentingnya Pemulihan Trauma dan Lingkungan Pasca Banjir Sumatra
Editor: Fadillah Hanum
