Penulis: Rani Afriani
Dalam ruang publik modern, citra sering kali berbicara lebih keras daripada kerja nyata. Media sosial membuka peluang bagi siapa saja, termasuk pemimpin, untuk membangun kesan positif dalam hitungan detik. Namun, di balik gencarnya publikasi kegiatan, muncul fenomena yang semakin banyak diperbincangkan: pemimpin yang lebih mengutamakan pencitraan daripada tanggung jawab substantif. Mereka hadir bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui “pertunjukan kepedulian” yang mereka tampilkan. Fenomena pemimpin pencitraan bukanlah hal baru, tetapi kini dampaknya semakin terasa. Di saat publik membutuhkan solusi konkret, yang muncul justru parade kegiatan seremonial, foto bagi-bagi bantuan, hingga video berisi narasi dramatis saat krisis melanda. Kepedulian tidak lagi dipahami sebagai nilai moral, tetapi berubah menjadi komoditas politik yang dapat meningkatkan popularitas dan memperkuat persepsi positif di mata publik.
Dalam perspektif komunikasi politik, strategi semacam ini disebut political image building, yaitu upaya membentuk persepsi publik melalui simbol, gestur, dan momen yang dikemas dengan cermat. Persoalan muncul ketika pencitraan itu berdiri lebih tinggi daripada substansi. Pemimpin kemudian tidak lagi mengutamakan keberpihakan pada masyarakat, tetapi fokus pada bagaimana dirinya dipersepsikan. Hal ini menciptakan jurang antara kebutuhan nyata rakyat dan tindakan yang diambil pemimpin, terutama ketika keputusan sulit justru dihindari karena berisiko menurunkan popularitas.
Baca Juga: Hilangnya Bantuan Bencana, Pertanda Krisis Amanah
Kesan yang muncul di masyarakat pun menjadi beragam. Sebagian menilai pencitraan sebagai upaya mendekatkan diri kepada publik. Namun tidak sedikit yang memandang bahwa tindakan tersebut tidak tulus dan sekadar memanfaatkan situasi. Ketika bencana terjadi, misalnya, masyarakat membutuhkan perbaikan sistem mitigasi dan kesiapan penanganan, bukan hanya momen-momen simbolik yang dikemas untuk dokumentasi. Begitu pula ketika harga kebutuhan pokok melonjak, yang dibutuhkan bukan sekadar liputan pemimpin meninjau pasar, tetapi kebijakan konkret yang mampu menjaga stabilitas harga.
Ironisnya, pencitraan sering kali efektif menggiring opini publik. Dalam budaya visual yang serba mudah direkayasa, publik cenderung menilai dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang berdampak. Ruang ini memberi peluang besar bagi pemimpin yang lihai memanipulasi momen. Akhirnya, krisis berubah menjadi panggung, dan masyarakat hanya menjadi penonton yang disuguhi drama kepemimpinan.
Namun, kritik saja tidak cukup. Fenomena ini muncul bukan hanya karena pemimpinnya, tetapi juga karena ekosistem komunikasi yang semakin cepat, dangkal, dan visual. Oleh sebab itu, solusi harus melibatkan semua pihak: masyarakat, pemimpin, dan media. Pertama, masyarakat perlu meningkatkan literasi politik dan literasi media. Masyarakat yang kritis dapat membedakan antara kerja nyata dan kerja kamera. Semakin kritis publik menilai kinerja, semakin kecil ruang bagi pemimpin yang hanya mengandalkan pencitraan. Kedua, pemimpin harus menerapkan akuntabilitas berbasis capaian, bukan narasi. Transparansi data, laporan rutin, dan evaluasi kebijakan adalah langkah penting. Kehadiran di lapangan harus menjadi bukti komitmen menyelesaikan masalah, bukan sekadar dokumentasi. Ketiga, media harus berperan sebagai kontrol, bukan sekadar corong propaganda. Media yang independen mampu menyeimbangkan ruang publik dari narasi-narasi manipulatif dan memberikan informasi yang lebih objektif bagi masyarakat.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang hadir bukan karena kamera menyorot, tetapi karena tanggung jawab memanggil. Pemimpin yang bekerja dalam diam jauh lebih berarti daripada pemimpin yang berteriak dalam sorotan. Fenomena pencitraan memang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat diminimalkan jika publik bersikap kritis dan pemimpin memilih integritas daripada sensasi.
Kepemimpinan sejati tidak diukur dari seberapa sering muncul di depan kamera, tetapi dari seberapa kuat kebijakan dan tindakan mereka menjawab kebutuhan rakyat. Kesan yang harus ditinggalkan pemimpin bukanlah seberapa menginspirasi ia terlihat, tetapi seberapa nyata perubahan yang ia wujudkan. Solusinya adalah membangun budaya kepemimpinan yang menempatkan substansi di atas simbol, keberpihakan di atas popularitas, serta integritas di atas pencitraan.
Baca Juga: Pembersihan Rumah dan Ancaman Kesehatan Pascabanjir
Editor: Safna Dawita
