Penulis: Jefri Geovani
Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menyita ruang publik. Ada kesedihan tersendiri ketika persoalan administratif berupa dokumen pendidikan dan surat penyetaraannya terus membayangi politik Indonesia. Syarat administrasi bukan perkara sepele. Dokumen pencalonan adalah pintu masuk demokrasi yang wajib diperiksa dengan cermat. Namun, ketika urusan yang semestinya ditangani melalui prosedur yang transparan dan akuntabel menjadi polemik berkepanjangan, kita patut bertanya: apa yang belum beres dari sistem pemilu kita?
Dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada 23 September 2026, Hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan dokumen yang diverifikasi dalam pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran. Ia kemudian mengutip penutup Q.S. Ali ‘Imran [3]: 13, “Pada peristiwa itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata hati.” Arsul Sani menegaskan bahwa persoalan tersebut semestinya menjadi pelajaran bagi demokrasi ke depan.
Baca Juga: Menakar Ambisi Orang Tua di Pedesaan
Perkembangan hukumnya perlu dibaca dengan cermat. Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan sengketa hasil pemilu terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, MK juga menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan. Di jalur berbeda, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara tata usaha negara dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Kedua putusan memiliki objek dan konsekuensi hukum yang berbeda sehingga tidak tepat dicampuradukkan.
Persoalan yang lebih besar terletak pada mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin. Apakah pemeriksaan hanya bertumpu pada dokumen yang diserahkan atau disertai konfirmasi kepada lembaga penerbit? Pertanyaan ini menyangkut tata kelola pemilu, kepastian hukum, dan kepercayaan publik.
Kita perlu menjaga proporsi perhatian. Polemik ijazah tidak boleh menutup persoalan publik lainnya, seperti lapangan kerja, biaya hidup, mutu pendidikan, layanan kesehatan, korupsi, dan kesenjangan pembangunan. Publik berhak meminta kejelasan dokumen pencalonan, tetapi juga berhak menagih kinerja pemerintahan dan membahas kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Demokrasi kehilangan kedalaman bila percakapan politik hanya berputar pada kontroversi personal, sementara masalah struktural luput dari pengawasan.
Refleksi dari polemik ini harus diarahkan pada pembenahan sistem. KPU perlu memiliki standar verifikasi dokumen pendidikan yang transparan dan dapat ditelusuri, termasuk kualifikasi luar negeri. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus memperoleh akses pengawasan yang memadai. Aturan tentang penyetaraan ijazah, pembuktian, batas waktu keberatan, serta akibat hukum sengketa administratif perlu dirumuskan dengan jelas. Partai politik pun semestinya memeriksa persyaratan calon sebelum mendaftarkannya. Pembenahan ini bukan untuk menyasar seseorang, melainkan untuk memastikan prosedur yang sama berlaku bagi siapa pun.
Kutipan Hakim MK Arsul Sani atas QS Ali ‘Imran [3]: 13 patut dibaca sebagai ajakan untuk mengambil pelajaran. Frasa li ulil-abṣar mengingatkan bahwa peristiwa politik perlu dibaca dengan kejernihan, bukan emosi dan keberpihakan. Penyelenggara pemilu harus belajar dari celah prosedur ini.
Pada akhirnya, yang perlu dipersoalkan bukan hanya dokumen siapa yang diperdebatkan, melainkan mengapa persoalan administratif pencalonan masih menjadi sengketa berkepanjangan. Pemilu seharusnya menghasilkan legitimasi yang kuat, bukan tanda tanya yang diwariskan. Jika polemik ini hendak menjadi pelajaran bagi ulil-abṣar, pelajaran terpentingnya ialah membangun prosedur pemilu yang transparan sejak awal agar energi publik kembali diarahkan pada kualitas kepemimpinan, kebijakan, dan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Menggugat Tren Global: Mengapa Aturan Tegas Soal LGBT Itu Harga Mati?
Identitas Penulis:
- Nama: Jefri Geovani
- Fakultas: Ushuluddin dan Studi Islam
- Program Studi: Ilmu Al-Quran dan Tafsir
- Semester: VII
- Instagram: @jefri_geovani05
Editor: Naqiyya Alayya Arham Rambe
