Medan, Dinamika Online–Warga dari Lingkungan 16, 17, dan 20 Tanjung Mulia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD pada Rabu, 11 November 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk menolak rencana eksekusi lahan seluas 17 hektare yang selama ini dihuni lebih dari seribu warga.
Kepala Operasional KontraS Sumut, Adinda Zahra Noviyanti, menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk menolak rencana eksekusi lahan yang telah menjadi tempat tinggal lebih dari seribu warga. Menurutnya, sebagian warga bahkan telah menetap di lahan tersebut sejak 1942.
Baca Juga: Seminar PPPAKB Soroti Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
“Warga dari tiga lingkungan ini melakukan aksi di DPRD untuk menuntut agar lahan seluas 17 hektare yang dihuni lebih dari seribu warga tidak dieksekusi. Sebagian warga bahkan telah menetap di sana sejak 1942,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adinda mengatakan bahwa hasil audiensi bersama perwakilan DPRD belum sepenuhnya menjawab tuntutan masyarakat. Pasalnya, rekomendasi yang dijanjikan DPRD hanya berkaitan dengan penundaan pengerahan personel kepolisian dalam proses eksekusi, bukan kepastian status kepemilikan tanah warga.
“Kami tidak akan percaya sepenuhnya dan meletakkan perjuangan ini pada hasil rekomendasi pertemuan tadi. Kami akan tetap bersama warga untuk membangun kekuatan dan memastikan mereka memiliki persatuan. Sebab, penundaan eksekusi bukan jaminan bahwa tanah mereka akan kembali. Warga harus tetap memperkuat diri untuk mempertahankan tanahnya,” katanya.
Salah satu warga Lingkungan 17, Nuraini, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kepemilikan tanah, melainkan juga keberlangsungan tempat tinggal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ia mengaku khawatir apabila tanah yang selama ini ditempati keluarganya harus berpindah tangan tanpa persetujuan warga.
“Tanah ini sudah kami tempati sejak lama, bahkan sudah sekitar 80 tahun. Kenapa sekarang justru dipersoalkan kembali? Kami hanya ingin mempertahankan tanah peninggalan orang tua. Kasihan anak cucu kami nantinya kalau sampai kehilangan tempat tinggal yang selama ini menjadi tempat mereka dibesarkan,” ungkapnya.
Selain khawatir kehilangan tanah, Nuraini juga menyoroti proses penandatanganan dokumen yang diduga berkaitan dengan persoalan tanah tersebut. Menurutnya, masyarakat tidak pernah dilibatkan ataupun dimintai persetujuan secara langsung dalam proses tersebut.
“Masyarakat sebenarnya tidak setuju, tetapi mereka tidak tahu-menahu soal itu. Tiba-tiba sudah ada tanda tangan di kantor lurah tanpa persetujuan masyarakat. Seharusnya, sebagai kepala lingkungan, mereka harus tegas dan memikirkan kepentingan warga yang dipimpinnya, bukan kepentingan pribadi,” ucapnya.
Baca Juga: PJTD LPM Neraca POLMED Adakan Kunjungan ke ANTARA Sumut
Reporter: Khairussyifa Auliya dan Nafiis Satria Pratama
Editor: Naqiyya Alayya Arham Rambe
