Penulis: Muhammad Daffa
Hak menyampaikan pendapat kembali menjadi perbincangan setelah sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu ini mencuat di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan pada Pilpres 2024. Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan hak tersebut.
Di tengah pembahasan ini, ada satu hal yang patut direnungkan, yaitu mengapa hak menyampaikan pendapat begitu mendapat perhatian ketika dibicarakan di ruang parlemen? Bagaimana dengan suara masyarakat yang selama ini menyampaikan kritik, mempertanyakan kebijakan, atau menuntut pertanggungjawaban pemerintah?
Baca Juga:Â Pengunduran Diri Wakil Presiden: Antara Hak Pribadi dan Tanggung Jawab Publik
Perlu dipahami bahwa Hak Menyatakan Pendapat DPR tidak sama dengan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. HMP merupakan hak konstitusional DPR untuk menyatakan sikap terhadap persoalan kenegaraan. Sementara itu, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Meski berbeda secara hukum, keduanya memiliki semangat yang sama, yakni memastikan suara dan kritik mendapat tempat dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pembahasan HMP terhadap wakil presiden seharusnya tidak hanya berfokus pada dukungan politik atau kemungkinan pemakzulan. Publik juga perlu melihat apakah mekanisme tersebut dijalankan secara terbuka, berdasarkan bukti, dan sesuai konstitusi.
Kita masih kerap melihat masyarakat mendapat stigma ketika kritiknya dianggap terlalu keras. Ada yang dicap tidak nasionalis, dituduh membuat gaduh, bahkan dinilai tidak mendukung pemerintah. Padahal, mencintai negara tidak berarti harus selalu membenarkan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan. Pejabat publik justru harus siap menerima pertanyaan karena jabatan yang dimiliki membawa tanggung jawab kepada masyarakat.
Usulan HMP terhadap Gibran harus diproses sesuai mekanisme konstitusional. Asas praduga tak bersalah dan hak pihak terkait untuk memberikan penjelasan juga harus dihormati. Sebab, pengusulan hak menyatakan pendapat tidak serta-merta berarti keputusan pemakzulan. Ada tahapan dan pembuktian yang harus dilalui sesuai peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, momentum ini semestinya menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya hidup di ruang rapat DPR. Demokrasi juga hadir di jalan ketika warga menyampaikan aspirasi, di kampus ketika mahasiswa berdiskusi, di media ketika jurnalis mengungkap persoalan, serta di ruang digital ketika masyarakat menyuarakan keresahan.
Namun, akan terasa janggal apabila hak menyatakan pendapat di parlemen dihormati sebagai bagian dari demokrasi, sementara pendapat masyarakat justru dicurigai ketika ditujukan kepada penguasa. Jangan sampai kebebasan berpendapat hanya dianggap penting ketika disuarakan oleh mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan.
Ini bukan semata-mata tentang siapa yang sedang dipersoalkan atau bagaimana nasib jabatan seorang wakil presiden. Lebih dari itu, kita perlu memastikan hukum berlaku setara, lembaga negara bekerja sesuai kewenangannya, dan masyarakat tetap memiliki ruang untuk bersuara. Sebab, demokrasi tidak cukup hanya dengan memberikan kesempatan kepada pejabat untuk berbicara atas nama rakyat, tetapi juga harus memastikan suara rakyat benar-benar didengar.
Baca Juga: Mahasiswa yang Pandai Menjawab, tetapi Takut Mempertanyakan
Editor: Naqiyya Alayya Arham Rambe
