Medan, Dinamika Online–Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Sumatra Utara, pada Senin, 15 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan yang mencakup isu BBM subsidi, transparansi anggaran, pendidikan, program MBG, hingga penolakan dwifungsi Polri.
Ketua BEM USU, Angga Al Maaris Harahap, mengatakan aksi tersebut tidak akan berhenti pada penyampaian aspirasi di DPRD Sumut. Menurutnya, Aliansi Mahasiswa USU akan terus mengawal sembilan tuntutan yang dibawa hingga mendapat tindak lanjut dari pemerintah.
Baca Juga: Tampilkan Kreativitas Seni, LKSM UIN SU Sukses Gelar Pagelaran Akhir Sabar
“Kami hanya ingin datang kepada DPRD Sumatra Utara. Tetapi kami akan ada tindak lanjut apabila memang tuntutan kami ini tidak diterima, mungkin kami bakal hadir dengan massa yang lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Muhammad Thoriq Alfatih, selaku Menteri Koordinator Sosial dan Politik Pemerintahan Eksekutif Mahasiswa USU, mengatakan bahwa dari sembilan tuntutan yang dibawa, mahasiswa memfokuskan perhatian pada tiga isu utama, yakni energi, ekonomi, dan UU Polri.
“Kami aksi di sini ada sembilan tuntutan, tetapi kami fokuskan kepada tiga, yaitu terkait energi atau BBM, ekonomi, dan UU Polri. Tuntutan ini kami sampaikan atas keresahan masyarakat dan mahasiswa,” katanya.
Thoriq berharap aspirasi yang disampaikan mahasiswa dapat diteruskan hingga ke pemerintah pusat dan menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan, menindaklanjuti, dan mengawal isu-isu yang kita sampaikan ini sampai ke pusat, sehingga aspirasi mahasiswa dan masyarakat bisa terealisasikan dan berdampak baik untuk Indonesia ke depannya,” harapnya.
Salah seorang peserta aksi, Ryan Chandra Ibrahim, mahasiswa Fakultas Kehutanan USU, mengaku ikut turun ke jalan karena merasa keresahan masyarakat perlu disuarakan secara langsung kepada para pemangku kebijakan. Ia berharap tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut tidak berhenti pada seremoni penyerahan aspirasi.
“Saya merasakan keresahan dari mahasiswa dan masyarakat, seperti beberapa waktu ini RUU Polri baru saja disahkan. Semestinya Polri mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan menjabat di jabatan-jabatan sipil. Keinginan saya sederhana, sembilan tuntutan kami tidak hanya ditandatangani, tetapi juga ada aksi nyata untuk merealisasikannya,” tuturnya.
Baca Juga: Antusias Pengunjung Warnai Pekan Kuliner KHAS V 2026
Reporter: Andika Pratama Puta dan Silvia Rida Yanti
Editor: Dinda
