Medan, Dinamika Online–Menindaklanjuti isu efisiensi anggaran yang terjadi di Indonesia, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) menggelar aksi ”Indonesia Gelap” di depan Gedung DPRD Sumatera Utara pada Kamis, 20 Februari 2025.
Presiden Mahasiswa UIN SU, Khairul Fahmi, menuturkan enam tuntutan utama dalam aksi tersebut, di antaranya Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai defisit anggaran, hingga evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Resmi Beroperasi Kembali, Pemko Medan Gelar Warenhuis Fest 2025
“Tuntutan kami yang pertama terkait Implementasi Perpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang defisit anggaran. Kedua, mengefisiensi kabinet yang dianggap terlalu gemuk dan menghabiskan banyak anggaran. Ketiga, mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Keempat, menghapus dwi fungsi TNI di jajaran pemerintah. Kelima, meminta DPR RI untuk mengesahkan RUU Rampasan Aset. Keenam, mengevaluasi total program MBG,” tuturnya.
Lebih lanjut, Khairul menyampaikan kekhawatiran mahasiswa terhadap pemotongan anggaran pendidikan, yang berpotensi menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi seluruh Indonesia.
“Kami khawatir, jika anggaran pendidikan dipotong, perguruan tinggi akan menaikkan UKT untuk menutupi kekurangan dana yang selama ini mereka kelola. Jika ini terjadi, mahasiswa yang kurang mampu akan semakin kesulitan mengakses pendidikan tinggi,” lanjutnya.
Selaras dengan itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) UIN SU, Ariq Azky Siregar, menegaskan bahwa aksi ini membawa aspirasi rakyat Indonesia. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap para pimpinan DPRD yang enggan menemui massa aksi.
“Demo ini kami lakukan atas nama rakyat Indonesia. Namun, sangat disayangkan para pimpinan dewan tidak berani turun untuk mendengar atau menyampaikan pendapat. Bahkan, beberapa teman kami mengalami luka akibat tindakan represif aparat,” katanya.
Lebih lanjut, Ariq berharap pemerintah lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran negara, terutama dengan memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan dibandingkan program MBG.
“Kami berharap, pemerintah ke depan lebih bijak dalam mengalokasikan dana. Negara dengan sumber daya manusia (SDM) tinggi seharusnya lebih banyak menginvestasikan anggaran untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, bukan justru mengutamakan MBG,” harapnya.
Aksi Demonstrasi oleh sejumlah mahasiswa tidak ada tanggapan sedikit pun oleh DPRD, dan polisi tetap tidak mengizinkan para massa untuk masuk ke Gedung DPRD. Namun, massa berjanji, jika tidak ada tindak lanjut dari DPRD ataupun pemerintah, mereka akan datang lagi untuk meminta jawaban dari pihak DPRD.
Baca Juga: Semarak Warenhuis Fest 2025, Peserta Bazar Turut Antusias
Reporter: Rizkiani Fadhila dan Nayla Fithra
Editor: Fadillah Hanum
