Penulis: Nurnisa Dwi Supari Ujung
Aksi demonstrasi mahasiswa di Medan pada 26 Agustus 2025 yang berujung pada kekerasan brutal menjadi sorotan nasional. Seorang mahasiswa yang telah diamankan diinjak kepalanya oleh pria berpakaian preman, diduga oknum aparat, hingga mengalami kejang-kejang dan tak sadarkan diri di tempat.
Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara. Ia menjadi ruang penyampaian aspirasi, koreksi kebijakan, dan ekspresi kegelisahan sosial. Namun, hak ini bukan tanpa batas. Ketika demonstrasi berubah menjadi ajang provokasi, kekerasan, atau bahkan represi, maka nilai-nilai demokrasi justru merosot. Di sisi lain, aparat keamanan yang seharusnya menjadi penjaga ketertiban justru menjadi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), memperparah luka sosial yang ditinggalkan.
Baca Juga: Lahir Wajah Baru, Gebrakan Kebijakan Menteri Keuangan Jadi Sorotan
Namun, kritik tak berhenti pada aparat saja. Massa aksi pun perlu introspeksi. Demonstrasi bukan panggung amarah, bukan pula ajang provokasi. Ketika orasi berubah menjadi cacian, ketika tuntutan disampaikan dengan lemparan batu, maka legitimasi gerakan pun runtuh. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus tahu batas: tahu kapan bicara, tahu bagaimana menyampaikan, dan tahu kapan harus mundur demi keselamatan.
Dalam kasus ini, dua hal menjadi sorotan utama: pertama, tindakan represif aparat yang tidak proporsional dan melanggar prinsip kemanusiaan; kedua, kurangnya disiplin dan etika demonstrasi dari sebagian massa aksi. Kedua sisi ini saling menyatu, menciptakan konflik yang merugikan semua pihak. Hal ini mengguncang kepercayaan publik terhadap mekanisme demokrasi yang sehat.
Massa aksi, terutama mahasiswa, harus memahami bahwa demonstrasi bukan sekadar turun ke jalan dan berteriak. Ia adalah bentuk komunikasi politik yang harus dijalankan dengan strategi, etika, dan tanggung jawab. Orasi yang disampaikan harus berbasis data, logika, dan nilai. Hindari ujaran kebencian, provokasi fisik, atau tindakan yang dapat memancing emosi aparat. Demonstrasi yang baik adalah yang mampu menyentuh nurani, bukan memancing amarah.
Sebaliknya, aparat keamanan harus dilatih untuk mengedepankan pendekatan efektif dan humanis. Tindakan menginjak kepala demonstran bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai martabat institusi. Permintaan maaf dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara (Sumut) adalah langkah awal yang cukup bagus. Namun itu tidak cukup, harus ada proses hukum yang transparan dan akuntabel terhadap pelaku kekerasan, agar publik tidak kehilangan kepercayaan.
Penyelesaian masalah ini harus menyentuh akar: edukasi demonstrasi bagi mahasiswa dan pelatihan etika penanganan massa bagi aparat. Kampus perlu mengintegrasikan pendidikan civic engagement dalam kurikulum, agar mahasiswa memahami hak dan batas dalam menyampaikan aspirasi. Sementara institusi kepolisian juga harus melakukan perubahan dan memperkuat standar operasional prosedur (SOP) penanganan aksi, termasuk penggunaan kamera tubuh (body cam) dan pengawasan internal.
Demonstrasi yang efektif bukan yang paling gaduh, tetapi yang paling terstruktur. Orasi harus berbasis data, bukan emosi. Tuntutan harus jelas, dan aksi harus punya etika: tidak merusak fasilitas, tidak mengganggu publik, dan tidak memancing konflik. Lebih jauh, perlu dibangun ruang dialog antara mahasiswa, aparat, dan pemerintah daerah. Demonstrasi tidak harus selalu di jalanan. Forum diskusi, audiensi terbuka, dan kanal digital bisa menjadi alternatif yang lebih aman dan produktif. Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan bersuara, tetapi juga tentang kemampuan mendengar dan berdialog.
Jadi, peristiwa ini harus menjadi titik balik. Kita tidak boleh membiarkan kekerasan menjadi norma dalam menyampaikan aspirasi. Mahasiswa harus menjadi agen perubahan yang cerdas dan bermartabat. Aparat harus menjadi pelindung, bukan pemukul. Negara pun harus hadir sebagai fasilitator, bukan sekadar penonton.
Baca Juga: Film Dimulai dengan ‘Trailer’ Kekuasaan, Hiburan yang Ternoda Propaganda
Editor: Safna Dawita
