Penulis: Tondini Alief Harahap
Sejak saya menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) tahun 2020 lalu, saya tidak pernah mendengar sekalipun adanya kepemimpinan tertinggi di kampus yang dulunya masih berslogan “kampus juara” tersebut. Pertama benak ini berpikir, mungkin dikarenakan pandemi alhasil pemilihan tertunda diikuti hal-hal teknis lainnya.
Kemudian, saya menemukan fakta bahwasanya kepemimpinan tertinggi di Kampus UIN SU yang dirahmati Allah ini sudah mati sejak Januari 2020 silam. Hal tersebut tertuang langsung dalam surat yang dikirimkan oleh Wakil Rektor (WR) III saat itu kepada pimpinan Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) dan Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U) kala itu. Di sana tertulis jelas bahwa sejak Januari hingga detik tulisan ini dimuat di kanal Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dinamika, kampus yang dibanggakan ini masih tanpa pemimpin tertinggi mahasiswa.
Baca Juga: Garda Depan Navigator Demokrasi Indonesia
Lantas, setelah itu bagaimana? November berikutnya UIN SU resmi dipimpin oleh pemimpin baru, sang rektor yang berasal dari Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI) bernama Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A. Sebuah harapan baru tentunya guna menghapus dahaga demokrasi di kampus ini, tetapi lagi-lagi ekspektasi yang terlalu tinggi juga tidak baik.
Belum lagi jelas tentang kepemimpinan mahasiswa di UIN SU, ternyata sang Profesor Ushuluddin harus rela turun takhta lebih dahulu lantaran dijatuhi sanksi oleh Menteri Agama. Ya, begitulah siklus di Kampus UIN SU tercinta ini. Sejak 2020 hingga 2023, sudah tiga tahun lebih dua bulan kampus ini cacat demokrasi. Tiga tahun terbilang waktu yang sangat lama guna membenahi pekerjaan rumah tersebut.
Kita sudah singgung bagaimana awal mula kisah panjang ini berlangsung. Pastilah kawan-kawan semua terpikir sebuah pertanyaan, sebenarnya apa pentingnya isu ini untuk kita sebagai Mahasiswa UIN SU? Oke, mari kita bedah bersama. Pertama, isu ini penting dan sangat layak diperdebatkan dari kursi-kursi di ruang kelas hingga meja-meja di warung kopi, hal ini juga menyangkut kemaslahatan mahasiswa tentunya.
Coba kita pikirkan bersama mau sampai kapan hal begini kita normalisasikan? Apa kita masih butuh hal seperti ini? Kalau memang Sema-U dan Dema-U tidak penting lagi, mengapa kita juga harus katakan Sema-F dan Dema-F itu penting? Mengapa saya bilang demikian, analoginya kalau pemerintahan di universitas tidak ada, mengapa di fakultas dan jurusan bisa ada? Mungkin kawan-kawan berpikir karena fakultas di bawah naungan dekanat jadi tidak ada masalah. Memang benar demikian, lantas mereka harus koordinasi dengan siapa? Siapa yang memeriksa laporan pertanggungjawaban secara detail? Apakah program kerjanya sudah jelas?
Nah, mari sama-sama kita cermati bersama perihal ini karena bukan sebuah budaya yang baik untuk terus dipertahankan. Sema-U dan Dema-U juga punya peran sentral dalam urusan kemahasiswaan, baik dalam cakupan informasi hingga cakupan advokasi terhadap mahasiswa. Pernahkah kita berpikir siapa yang bisa menyuarakan keresahan mahasiswa? Harus ke mana pula kegelisahan mengenai problematika kampus ini dicurahkan? Ya, kamu tidak akan menemukan jawabannya karena memang itulah permasalahan kita.
Ini bukan lagi perihal intrik antargolongan guna berebut kepentingan, tetapi ini soal bagaimana kampus bisa hidup dan merawat pikiran-pikiran yang nantinya bisa menjadi gagasan besar dalam membangun negeri ini. Apa lagi yang harus kita tunggu soal ini? Kekosongan kepemimpinan mahasiswa menjadi satu bukti bahwa Kampus UIN SU gagal menjadi laboratorium yang melahirkan para pemimpin masa depan Indonesia.
Beberapa argumen di atas masih kurang guna menjelaskan fungsi Sema-U dan Dema-U. Saya beri sedikit lagi alasan mengapa hal ini harus segera kita eksekusi. Kawan-kawan, apakah selama ini orang-orang yang mengukir prestasi sudah mendapat apresiasi dari kampus ini? Tidak lupa, sebenarnya ini juga peran dari Sema-U dan Dema-U. Lembaga ini bisa menjadi wadah yang mengakomodasi atau menjembatani hal tersebut untuk mendapatkan yang selayaknya mereka dapatkan.
Mungkin dari tulisan ini kawan-kawan mendapatkan gambaran terkait beberapa isu di atas. Tulisan ini adalah rangkaian trilogi yang membahas bagaimana demokrasi di kampus yang sangat kita cintai. Nantinya, akan kita coba tarik “benang merah” terhadap isu bertahun ini serta cara menyikapinya. Semoga tulisan ini bisa memantik diskusi kawan-kawan Mahasiswa UIN SU sekawasan.
Baca Juga: BSI Lumpuh Nasabah Ricuh
Editor: Kauria Rawia
