Penulis: Nadiyah Putri Budiani
Perang saudara yang melanda Sudan sejak April 2023 kini memasuki tahap yang paling menghancurkan dari serangan yang terjadi dua tahun lalu. Bentrokan antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RFS) telah berkembang menjadi bencana kemanusiaan yang meluas, terutama di wilayah Darfur Utara dan ibu kota Khartoum.
Pembantaian masif terjadi di Sudan dan makin mengerikan setiap harinya. Namun ironisnya, krisis ini hampir tidak mendapat perhatian dan tidak ada yang peduli, seolah nyawa jutaan rakyat sudah tidak penting. Sikap apatis seperti ini menunjukan bahawa kepentingan politik dan ekonomi lebih diutamakan daripada kemanusian.
Baca Juga: Musik sebagai Bentuk Perlawanan
Konflik ini berawal dari perebutan kekuasaan antara dua mantan sekutu militer Sudan yang sebelumnya bersama-sama menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021. Ketegangan memuncak ketika pemerintah mengusulkan integrasi RSF ke dalam Tentara Nasional Sudan–usulan yang ditolak RSF karena khawatir pemimpinnya kehilangan kendali atas wilayah, sumber daya, dan kekuatan militer. Penolakan ini memicu pertempuran sengit untuk menguasai kota strategis, tambang emas, rute suplai logistik, serta wilayah permukiman sipil.
Sudan menghadapi krisis dan lebih dari 9,5 juta orang mengungsi. Lebih dari separuh atau 51 persen dari pengungsi ini adalah anak-anak di bawah 18 tahun. Masa yang harusnya dihabiskan untuk bermain, sekolah, dan tertawa bersama, anak-anak itu justru harus mengungsi dan menyaksikan kematian serta kekerasan tak henti di depan mata. Lebih dari 21 juta orang di Sudan kelaparan dan ini merupakan krisis kelaparan terbesar di dunia.
Negara-negara tetangga seperti Chad dan Sudan Selatan telah menyambut pengungsi Sudan yang melarikan diri dari konflik. Namun, mereka kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan mendesak, yang tiba di perbatasan tanpa dukungan internasional.
Amerika Serikat telah memperparah krisis kemanusiaan di Sudan Selatan dengan memaksa berbagai organisasi mengurangi layanan penting bagi pengungsi. Kekerasan yang meluas menghambat upaya bantuan, sehingga distribusi makanan ke daerah terdampak terparah menjadi sangat terhambat. Lonjakan harga pangan, ditambah dengan runtuhnya pasokan pangan, kini mendorong penyebaran kelaparan dan membuat banyak keluarga kelaparan.
Antara Desember 2024 dan Mei 2025, lebih dari 24 juta orang di Sudan mengalami kerawanan pangan akut, termasuk lebih dari 635.000 orang di kamp pengungsi terbesar yang menghadapi kelaparan dan risiko kematian tinggi. Kekurangan gizi membuat mereka rentan terhadap penyakit dan infeksi, sementara perempuan dan anak-anak, kelompok paling rentan terancam kekerasan seksual, pelecehan, dan perdagangan manusia.
Dunia tidak boleh diam. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya telah menunjukkan komitmen nyata melalui dukungan logistik dan pendanaan besar bagi World Food Programme (WFP), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), dan lembaga kemanusiaan lainnya–bukti bahwa negara kecil pun bisa berdampak besar dalam menyelamatkan nyawa. Amerika Serikat, sebagai donatur utama, harus mempertahankan komitmennya: dana yang disalurkan sangat penting untuk sektor kesehatan, perlindungan, air dan sanitasi, pendidikan, serta kebutuhan pengungsi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai koordinator utama, harus terus didorong memperluas akses kemanusiaan. UNHCR, United Nations Children’s Fund (UNICEF), WFP, dan International Organization for Migration (IOM) telah aktif merespons, tetapi upaya ini hanya akan berhasil jika didukung solidaritas global yang konsisten dan tanpa pamrih.
Rakyat Sudan tidak meminta kemewahan, mereka hanya ingin hidup damai, membesarkan anak tanpa ketakutan, dan membangun kembali negeri mereka. Penderitaan mereka mungkin tidak selalu trending di media, tetapi kemanusiaan tidak boleh selektif. Setiap nyawa berharga. Sudan tidak boleh dilupakan. Dunia harus bertindak sekarang.
Baca Juga: Waspada terhadap Penggunaan Gemini AI
