Penulis : Zaitun Azzahra
Wisuda adalah momen simbolis yang dilihat sebagai akhir dari fase sebuh pendidikan dan awal dari babak kehidupan yang baru. Biasanya wisuda identik dengan penggunaan toga, topi mortarboard, sertifikat kelulusan, dan prosesi resmi secara khidmat dan sakral. Wisuda merupakan perayaan pencapaian akademik setelah melewati beberapa tahapan dalam dunia pendidikan terutama dalam dunia perkuliahan.
Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan wisuda yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, baik dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menuai komentar dari masyarakat. Halnya wisuda identik dilakukan saat seseorang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Setiap tahun mencuat polemik soal perayaan wisuda siswa layaknya wisuda sarjana, bahkan ada yang digelar di hotel dengan biaya tinggi. Perbincangan di media sosial soal tren wisuda anak sekolah dari TK sampai SMA makin tak terkendali.
Baca Juga: Raja Ampat dalam Ancaman Ekspansi Tambang
Euforia ini menyebar luas di media sosial, membentuk persepsi bahwa wisuda adalah ‘wajib’ bagi semua jenjang pendidikan. Padahal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2023. Kemendikbudristek tak mewajibkan acara wisuda sekolah sebagai ajang pelepasan peserta didik yang lulus dan tak boleh memberatkan orang tua murid.
Di balik hal itu, banyak kasus sekolah yang bekerja sama dengan pihak luar seperti event organizer dan penyedia jasa fotografi. Hal ini tidak jarang membebani orang tua siswa. Pada akhirnya, kegiatan ini bukan dilihat lagi sebagai bentuk penghargaan, tetapi berubah menjadi ajang konsumtif dan reputasi sosial. Mereka dipaksa untuk mengikuti arus demi menjaga citra dirinya sendiri. Bahkan ada yang beranggapan siswa yang tidak mampu ikut wisuda akan merasa terkucilkan seolah tidak lulus dengan sempurna. Padahal esensi kelulusan bukan terletak pada prosesi, tetapi dilihat dari nilai dan kemampuan seorang siswa.
Wisuda TK sampai SMA yang megah juga memperlihatkan ketimpangan akses antarsekolah dan wilayah. Sekolah-sekolah besar bisa menyelenggarakan wisuda layaknya prosesi perguruan tinggi. Sedangkan sekolah-sekolah di daerah ataupun kalangan menengah ke bawah kerap tidak memiliki pilihan, selain mengikuti versi sederhana bahkan tidak melaksanakannya sama sekali. Tentunya dengan adanya perbedaan ini menciptakan stigma sosial. Perayaan wisuda yang terlalu mewah justru bisa mengaburkan makna akademik dari kelulusan itu sendiri. Bahkan, banyak siswa yang tidak paham pencapaian akademik apa yang mereka raih. Kelulusan lebih dilihat sebagai formalitas saja dibandingkan keberhasilan intelektual siswa.
Wisuda bukan hanya seremoni belaka, melainkan sebagai simbol pencapaian atas kompetensi, kedewasaan intelektual, dan adanya kesiapan untuk memasuki tahap profesional atau akademik selanjutnya. Di jenjang perguruan tinggi, wisuda merupakan puncak dari proses panjang yang di dalamnya ada serangkaian riset, kontribusi keilmuan, dan pembuktian kemandirian dari mahasiswa itu sendiri. Berbeda dengan jenjang TK sampai dengan SMA, yang dibahas adalah kurikulum dasar dan pengantar dari sebuah ilmu.
Melihat fenomena tersebut, solusi yang bisa diberikan adalah perayaan kelulusan siswa terutama di jenjang SMA dan setingkatnya bisa melakukan rangkaian kegiatan yang lebih bermakna dan sederhana. Misalnya mengadakan forum diskusi kecil atau kegiatan yang bisa menunjukkan rasa syukur dan kontribusi kepada masyarakat. Wisuda masa sekolah bukan masalah boleh atau tidaknya. Akan tetapi, ketika acara ini hanya ajang formalitas, konsumtif, dan kehilangan makna, maka kita wajib merefleksi dan mengkritisinya.
Baca Juga: Rafale, Budaya, dan Investasi: Hasil Nyata dari Kunjungan Macron
