Penulis: Cici Hardiyanti
Era kepemimpinan presiden Prabowo-Gibran, banyak menciptakan kebijakan nasional. Salah satunya yaitu program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sejak pertengahan 2025, program ini sudah berjalan dan diberikan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Namun, banyak huru-hara dari program ini, seperti siswa yang keracunan dan isu Foodtray atau nampan MBG yang disinyalir mengandung minyak babi. Lantas ini menjadi pertanyaan bagi kita semua di mana letak kualitas dari MBG, apakah ini hanya sebatas pertanggungjawaban saja atas program yang sudah dicanangkan?
Dilansir dari portal resmi mui.or.id, penerapan MBG harusnya menggunakan prinsip halalan thayyiban. Terutama dari proses produksi makanannya, bahkan sampai kebersihan wadah makanannya. Akhir-akhir ini, berseliweran video yang berisi pencucian wadah MBG dengan menggunakan air yang kotor. Ini membuktikan MBG belum sepenuhnya menjalankan prinsip halalan thayyiban dalam menyajikan makanan kepada siswa.
Baca Juga: Job Hugging: Ketika Diri Dipaksa Nyaman dengan Pekerjaan
Kehalalan MBG juga dipertanyakan, apakah bahan-bahan yang digunakan sudah steril dan berstandar halal? Jika kita lihat dari bahan-bahan yang digunakan sudah sepenuhnya baik, namun proses produksinya belum bisa kita nilai melalui cara yang baik dan benar.
Dilansir melalui kompas.id, MBG harus dilakukan selektif dalam pembagiannya. Hanya anak-anak yang membutuhkan gizi saja yang menjadi penerimanya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kasus keracunan pada siswa setelah mengonsumsi MBG.
Beberapa sekolah sudah menerima bantuan MBG. Banyak yang memberikan kesan positif dan tak sedikit pula yang mengkritik program ini. Sebagian orang menilai, MBG menjadi wujud nyata dari pemerintah untuk mendukung kualitas gizi dari siswanya, dan membantu mereka yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Namun sebagian orang juga menilai bahwasanya program ini bisa menjadi peluang untuk melakukan korupsi. Hal ini karena tidak adanya transparansi dari pelaksanaan program ini, dan beberapa menu MBG yang tidak sesuai dengan nilai gizi. Fenomena ini menjadi pertanyaan, seberapa besar dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan program ini.
Dilansir dari website resmi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, di tahun 2024, masalah stunting menyentuh angka 19,8% dan Pemerintah menargetkan 18% di Tahun 2025. Hal ini menjadi gambaran bagi pemerintah, untuk menekankan program MBG sebagai upaya untuk peretasan masalah stunting di setiap wilayah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu sebaiknya jangan cuma jadi alat untuk menunjang popularitas dan nama baik, tapi harus jadi wujud nyata dari tanggung jawab untuk memastikan semua anak bangsa punya hak untuk hidup sehat dan sejahtera.
Kritik yang muncul dari masyarakat soal MBG ini bukan berarti masyarakat menolak program pemerintah, tapi dukungan agar kebijakan itu dijalankan dengan pengelolaan yang benar dan transparan. Jika MBG yang dibagikan tidak berkualitas dan pembagiannya tidak merata, maka hasilnya tidak optimal. Pemerintah harusnya belajar dari program yang gagal karena kurangnya pengawasan.
Islam sangat mementingkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial. Sama halnya yang tertuang dalam surat Al-Hasyr ayat 7 sebagaimana Allah SWT, berfirman, “harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang kaya di antara kamu.” Hal ini menunjukkan program MBG merupakan kebijakan yang baik jika dilakukan dengan pemerataan, maksudnya bukan hanya kalangan atas saja yang menikmatinya tetapi kalangan bawah juga merasakannya. Namun, jika terjadi ketimpangan pemerataan, maka menjadi masalah baru bagi pemerintah.
Program MBG ini juga perlu dikaitkan dengan kemandirian pangan di daerah. Dalam Islam, kita tidak hanya diperintahkan memberi bantuan, tapi juga diajarkan untuk memberdayakan orang lain. Rasulullah SAW, mengajarkan umatnya untuk bekerja, bertani, dan berdagang. Jadi, MBG ini bukan hanya mentok di “bagi-bagi makanan,” tapi juga mendorong munculnya rantai produksi pangan dengan melibatkan petani, ibu-ibu, dan UMKM, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
Ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Ali Khomsan, juga menekankan betapa pentingnya kita mengawasi mutu bahan makanan dalam setiap program yang dijalankan pemerintah. Beliau mengatakan, “Gizi itu bukan hanya soal bikin perut kenyang, tapi juga soal kualitas yang penting buat mendukung tumbuh kembang anak.” Ini jadi semacam alarm buat kita bahwa program MBG itu wajib menjamin kualitas, bukan hanya kuantitas. Kalau anak-anak hanya dikasih makan ala kadarnya, maka generasi emas bakal jadi khayalan belaka.
Perdebatan soal MBG mestinya tidak hanya mempertimbangkan urusan politik. Di balik semua keramaian itu, ada nilai mulia yang diajarkan Islam yaitu membantu sesama merupakan bentuk ibadah, dan memberi makan orang lain itu perbuatan baik yang sangat berharga di mata Allah. Tapi, perbuatan baik itu jangan sampai menyembunyikan kepentingannya hanya untuk sementara. Pemerintah, yang diberi amanah oleh rakyat, harus menjadikan MBG sebagai alat keadilan sosial yang terus berjalan, bukan hanya jadi ajang cari muka. Seperti yang pernah disabdakan Nabi SAW, “Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling berguna bagi manusia lainnya.” Oleh karena itu, manfaat yang sesungguhnya itu tidak akan pernah muncul dari omongan saja, melainkan dari kejujuran, ketulusan, dan keberpihakan pada rakyat kecil.
Baca Juga: Gim Roblox, Sarana Ekspresi Diri atau Karya Seni di Dunia Maya?
Editor: Ranum Aisyah
