Penulis: Muhammad Daffa
Makan seharusnya menjadi perkara sederhana. Duduk, membuka ompreng makanan, lalu menyantapnya sampai habis. Namun, bagi sebagian anak penerima Makan Bergizi Gratis (MBG), kegiatan sederhana itu justru berujung pada muntah, pusing, sakit perut, bahkan harus mendapat perawatan intensif. Ironisnya, makanan yang diberikan atas nama pemenuhan gizi malah menjadi sumber persoalan baru.
Kasus keracunan akibat MBG kembali muncul di sejumlah daerah. Satu kasus belum selesai dibicarakan, kasus lain sudah menyusul. Angkanya pun bukan lagi sedikit. MBG Watch mencatat sedikitnya 43 ribu anak mengalami keracunan dalam kurun 20 bulan. Angka tersebut semestinya cukup untuk membuat pemerintah berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi?
Baca Juga: Asapnya Sampai ke Mana-Mana, Tanggung Jawabnya Sampai Mana?
Sejak awal, program MBG membawa tujuan yang baik. Negara ingin memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi, terutama mereka yang mungkin tidak memperoleh asupan layak setiap hari. Gagasan itu tentu patut diapresiasi. Anak tidak seharusnya belajar dalam keadaan lapar. Tetapi, niat baik tidak otomatis membuat pelaksanaan menjadi baik.
Ketika makanan yang dibagikan secara massal justru membuat anak jatuh sakit, persoalannya tidak lagi sekadar tentang telur, ayam, sayur, atau nasi yang basi. Ada sistem yang perlu diperiksa. Mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, kebersihan dapur, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga makanan itu sampai ke tangan anak. Ribuan porsi membutuhkan standar yang jauh lebih ketat. Sedikit saja kelalaian dalam satu tahapan, dampaknya dapat dirasakan oleh banyak orang sekaligus.
Pertanyaan selanjutnya, mengapa program sebesar MBG justru masih berhadapan dengan persoalan mendasar semacam ini? Pemerintah tentu boleh berbicara tentang jumlah porsi yang telah dibagikan. Boleh pula menunjukkan bahwa persentase kasus keracunan dibandingkan total makanan yang disalurkan relatif kecil. Namun, bagi anak yang terbaring sakit, angka persentase tidak pernah terasa kecil.
Lebih jauh, kasus yang berulang juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat. Orang tua yang semula senang karena anak mendapat makanan gratis dapat berubah menjadi khawatir setiap kali melihat ompreng MBG datang. Anak yang seharusnya menikmati makan siang malah bertanya-tanya apakah makanan itu aman untuk dimakan. Jika ketakutan tersebut terus tumbuh, tujuan MBG akan kehilangan maknanya.
Oleh karena itu, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan setelah keracunan terjadi. Pemerintah perlu membangun sistem pencegahan yang bekerja sebelum makanan dibagikan. Pemeriksaan bahan baku, standar kebersihan dapur, pengawasan proses memasak, rantai distribusi, hingga pemeriksaan berkala terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar menjadi prosedur di atas kertas.
Jika ada dapur yang tidak memenuhi standar, hentikan sementara. Jika ada pengelola yang lalai, berikan sanksi. Jika ditemukan pelanggaran yang menyebabkan korban, pertanggungjawabkan secara terbuka. Kita tentu tidak ingin pilihan anak hanya dua, belajar dengan perut kosong atau belajar sambil menahan sakit. Program makan bergizi seharusnya menghadirkan rasa kenyang sekaligus rasa aman. Sebab, tujuan memberi makan anak bukan sekadar membuat mereka kenyang, tetapi memastikan mereka tumbuh sehat.
Jika negara belum mampu memastikan satu ompreng makanan aman sampai ke tangan seorang anak, mungkin yang perlu dikejar bukan sekadar target jumlah penerima. Hal yang lebih mendesak adalah memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan benar-benar layak dimakan. Sebab bagi negara, satu porsi mungkin hanya bagian dari jutaan porsi. Tetapi bagi seorang anak, satu porsi adalah apa yang ia makan hari itu. Keselamatannya tidak boleh dipertaruhkan demi mengejar angka.
Baca Juga: Bolehkah Memukul Anak? Antara Hadis, Al-Qur’an, dan Cara Mendidik
Editor: Naqiyya Alayya Arham Rambe
