Di tengah tekanan ekonomi yang terus menghimpit, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang tembus Rp17.200,00, krisis yang kita hadapi bukan hanya soal angka dan grafik. Ia menjelma menjadi kegelisahan harian masyarakat dari harga bahan pokok yang merangkak naik, daya beli yang menurun, hingga kecemasan generasi muda akan masa depan yang makin kabur. Dalam pusaran inilah, bisnis haram seperti judi online dan kasino lintas negara menemukan ruang tumbuh yang subur. Ironisnya, banyak warga negara Indonesia sendiri yang terlibat, baik sebagai pelaku, pekerja, maupun konsumen aktif.
Baca Juga: AI dan Action Figure, Hasil Instan dengan Cara Alternatif
Fenomena menjamurnya jaringan judi online yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja, seperti diungkapkan dalam laporan investigasi Tempo, menunjukkan bahwa ini bukan semata aktivitas ilegal yang berdiri sendiri. Ini adalah sistem ekonomi gelap yang melibatkan perekrutan tenaga kerja secara masif, promosi besar-besaran lewat influencer, hingga perputaran uang triliunan rupiah yang tidak tercatat dalam sistem keuangan negara. Empat perusahaan besar yang diduga milik WNI di Kamboja menjadi salah satu episentrum dari praktik ini. Mereka mempekerjakan ribuan anak muda Indonesia di balik layar sistem judi digital.
Yang lebih mengkhawatirkan, menurut investigasi Narasi, banyak dari para pekerja ini direkrut lewat platform lowongan kerja dengan iming-iming gaji besar, tempat tinggal gratis, dan pengalaman kerja internasional. Begitu tiba di Kamboja, mereka dihadapkan pada kenyataan pahit, bekerja hingga 16 jam per hari, dibebani target ketat, dan dalam beberapa kasus mengalami penyekapan serta kekerasan fisik jika melawan. Ini bukan lagi soal kerja ilegal, ini adalah bentuk perbudakan modern yang difasilitasi oleh krisis ekonomi dan lemahnya perlindungan negara.
Yang tak kalah menyedihkan adalah normalisasi aktivitas ini di ruang publik digital. Influencer dan konten kreator secara terang-terangan mempromosikan situs-situs judi, sering kali disamarkan sebagai “gim penghasil uang”. Mereka memamerkan gaya hidup mewah, liburan mewah, hingga barang-barang bermerek, seolah itu adalah hasil dari “kerja cerdas”. Padahal di balik layar, ribuan orang terjerat utang, rumah tangga hancur, bahkan mengalami depresi akibat kerugian dari bermain atau bekerja di industri ini.
Dalam konteks makroekonomi, kegiatan ini juga berkontribusi pada melemahnya nilai tukar rupiah. Ketika uang masyarakat disedot ke dalam sistem yang tidak produktif dan ilegal, maka permintaan terhadap valuta asing untuk transaksi digital lintas negara meningkat, sementara suplai devisa tidak bertambah. Situasi ini mirip dengan kondisi menjelang krisis moneter 1998. Bedanya, kini kita berhadapan dengan krisis nilai dan arah moral, bukan hanya krisis mata uang.
Pertanyaannya, di mana peran negara? Sampai hari ini, kebijakan yang diambil masih bersifat reaktif, penggerebekan, pemblokiran situs, dan pidato peringatan. Padahal yang kita hadapi adalah ekosistem, bukan hanya kejahatan individual. Harus ada pendekatan sistemik yang melibatkan kerja sama antarnegara, diplomasi aktif dengan pemerintah Kamboja, pelibatan platform digital dalam menindak promosi judi, serta perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban eksploitasi.
Akan tetapi, perlawanan terhadap perjudian online tidak cukup hanya dari atas. Masyarakat harus mulai menyadari bahwa jalan pintas menuju kemewahan yang ditawarkan judi bukan solusi dari himpitan ekonomi, melainkan awal dari kehancuran yang lebih dalam. Kita perlu menguatkan literasi digital, memperkuat nilai-nilai integritas, dan menghidupkan kembali ruang-ruang diskusi tentang etika dan masa depan. Di tengah arus deras disinformasi dan glamorisasi kekayaan instan, kita tak boleh diam. Karena jika kita membiarkan ini berjalan tanpa kontrol, maka yang hancur bukan hanya nilai rupiah, tetapi juga nilai kemanusiaan kita.
Baca Juga: Perempuan dan Politik, Melawan Stigma Negatif di Era Modern
Editor: Safna Dawita
