Nenek Dihajar, Koruptor Dijajar: Ketika Bawang Lebih Mahal dari Kemanusiaan

- Advertisement - Pfrasa_F
(Foto: Dok. Instagram @a.i.p18_)

Penulis: Kauria Rawia

Di negeri ini, bawang bisa lebih mengundang murka ketimbang triliunan rupiah uang rakyat yang dicuri pejabat. Terbukti, seorang nenek renta yang mencuri bawang dihajar massa tanpa ampun. Dihujani pukulan, diteriaki maling, dan seperti biasa diviralkan.

Viral, sebab kita bangsa yang suka menonton penderitaan sebagai hiburan. Makin dramatis, makin berdarah, makin rentan korban yang terlibat, maka makin cepat ia masuk for you page (FYP). Kita bukan lagi masyarakat yang membedakan antara keadilan dan kegilaan. Kita adalah penonton sadis yang menunggu fragmen kekerasan terbaru, lalu membaginya dengan takarir penuh penghakiman, “Jangan ditiru, ya, guys.”

Baca Juga: Komunitas “Fantasi Sedarah” Cerminkan Krisis Moral Masyarakat

Bawang tersebut bukan hasil rampokan koper uang di bandara, bukan juga komisi gelap proyek-proyek mercusuar. Akan tetapi, cukup untuk membuat satu kampung main hakim sendiri, seakan mereka adalah pasukan moral yang paling benar di muka bumi. Aneh. Saat tahu tetangganya kelaparan, diam seribu bahasa, tetapi saat si tetangga terpaksa mencuri agar tidak mati kelaparan, semua tiba-tiba merasa berhak menjadi algojo.

Mari kita bicara soal kemiskinan. Soal sistem sosial yang bolong di sana-sini. Nenek itu seperti kebanyakan orang lainnya, kemungkinan besar tak masuk dalam kategori “layak bantuan” versi birokrasi. Mungkin KTP-nya tak terdata, mungkin rumahnya tak cukup reyot untuk dianggap miskin, atau mungkin dia tak cukup pandai mengisi formulir. Di negeri ini, miskin saja perlu administrasi.

Sementara mereka yang lihai berkelit, mampu membungkus kepentingan pribadi dalam proposal “pemberdayaan masyarakat,” justru lebih mudah mendapat akses. Kita membangun program perlindungan sosial, tetapi lupa memastikan siapa yang benar-benar terlindungi.

Orang bilang, “Maling tetap maling, hukum harus ditegakkan”. Betul. Tidak ada pembenaran atas pencurian, tetapi mari kita perjelas, keadilan bukan soal menghukum siapa yang tertangkap, tetapi memahami mengapa seseorang sampai harus melanggar hukum. Jika keadilan tidak mampu membedakan mana pencuri karena kerakusan dan mana pencuri karena kelaparan, maka kita hanya sedang menjalankan balas dendam, bukan hukum.

Bayangkan jika setiap anak muda, setiap pekerja, setiap pejabat, punya rasa lapar yang sama seperti nenek itu. Lapar, tetapi tak ada uang, tak ada bantuan, dan tidak ada tetangga yang peduli, lalu ia memilih mencuri. Dan yang menyambutnya bukan dinas sosial, tetapi massa dengan emosi dan pukulan. Begitulah kita memperlakukan kemiskinan, tidak ditolong, malah dipukuli.

Di manakah negara ketika nenek itu lapar? Di mana para pengurus RT/RW yang sibuk membuat laporan musrenbang, tetapi tidak mengenal warganya sendiri? Di mana aparat yang hobi razia pedagang kaki lima, tetapi tidak tahu bahwa warga lansia di lingkungan itu tidak makan nasi tiga hari? Kita tak bisa hanya mengeluh. Kita perlu menawarkan solusi, bukan solusi yang berhenti pada bantuan dadakan atau empati sesaat, tetapi sistemik.

Pertama, sistem pendataan penerima bantuan sosial harus dibenahi dari hulu ke hilir. Kita tidak bisa terus-menerus menyerahkan nasib warga miskin kepada akurasi data lama yang tak pernah diperbarui. Pendataan harus berbasis komunitas, melibatkan tokoh lokal yang tahu betul siapa yang benar-benar butuh dan siapa yang hanya pandai mencatut bantuan.

Kedua, kita perlu menghidupkan kembali dapur umum berbasis gotong royong di kampung-kampung. Ini bukan gagasan baru, tetapi sudah mati suri. Jika masyarakat bisa iuran buat pesta pernikahan atau arisan RT, mengapa tidak bisa untuk dapur darurat bagi tetangga yang kelaparan?

Ketiga, pemerintah harus memperkuat kehadiran petugas sosial lapangan, bukan hanya menumpuk staf administrasi di balik meja kantor kelurahan. Kemiskinan tidak bisa dideteksi lewat formulir. Ia hanya bisa dikenali melalui kunjungan dan percakapan, hal yang makin jarang dilakukan oleh mereka yang digaji untuk “melayani rakyat.”

Keempat, dan ini yang paling penting, kita semua harus belajar menjadi manusia. Tidak perlu jadi pejabat, relawan, atau aktivis. Cukup punya empati, cukup sadar bahwa satu piring nasi lebih efektif untuk menyelamatkan negeri daripada seribu komentar pedas di kolom berita.

Kejadian ini telah membuka borok besar kita sebagai bangsa. Sebuah bangsa yang dengan entengnya berkata “kasihan, ya” di layar ponsel, tetapi tidak pernah bertanya apakah tetangganya sudah makan hari ini. Sebuah bangsa yang senang memelihara simbol agama dan etika, tetapi tak mampu menyelamatkan seorang nenek dari kelaparan.

Mungkin kita tak bisa mengubah negara ini dalam semalam. Akan tetapi setidaknya, kita bisa mulai dari diri sendiri. Jangan jadikan kemiskinan sebagai tontonan. Jangan jadikan keputusasaan orang lain sebagai konten. Dan jangan pernah menganggap wajar saat manusia dihajar hanya karena ia lapar. Karena jika itu dianggap biasa, maka sesungguhnya, yang benar-benar miskin bukan hanya mereka yang tak punya asa, tetapi kita yang kehilangan rasa.

Baca Juga: Kecerdasan Itu Beragam, Jangan Nilai dari Satu Sisi Saja!

Editor: Aqlia Matslina Fattah

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share article

Latest articles