Penulis: Afriana Alawiah. AR
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya terdengar sangat mulia: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak, menekan angka stunting, dan membangun generasi yang lebih sehat. Tidak ada yang salah dengan cita-cita itu. Justru banyak yang mendukung. Namun, ketika program ini mulai dipertanyakan, terutama oleh mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada, reaksi yang muncul justru terasa berlebihan. Kritik dibalas dengan nada defensif, bahkan muncul kesan intimidatif. Di sinilah muncul pertanyaan yang lebih mendalam: jika programnya benar dan kuat, mengapa yang justru tampak bergejolak adalah kekuasaan?
Mempertanyakan kebijakan publik adalah hal wajar dalam demokrasi. Apalagi, program sebesar MBG menyangkut anggaran negara dalam jumlah besar dan menyasar jutaan anak sekolah. Publik berhak tahu bagaimana mekanisme pengawasannya, bagaimana standar keamanan pangan dijaga, dan bagaimana berbagai risiko diantisipasi. Itu bukan sikap antipemerintah. Itu tanggung jawab warga negara. Kenyataannya, dalam pelaksanaan MBG muncul berbagai laporan anak-anak yang mengalami keracunan makanan di sejumlah daerah. Dilansir dari news.detik.com, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 12.658 anak di 38 provinsi mengalami keracunan akibat MBG sepanjang 2025, dengan kasus tertinggi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bahkan ada laporan makanan basi atau tidak layak konsumsi yang tentu membuat orang tua dan pihak sekolah khawatir.
Baca Juga: Tragedi Anak SD Akhiri Hidup: Sinyal Reformasi Kebijakan Pemerintah
Permasalahan ini bukan hal yang sepele. Anak-anak sampai harus muntah, diare, dan bahkan ada yang dirawat di rumah sakit. Padahal seharusnya mereka mendapat manfaat, bukan risiko kesehatan. Di sinilah kritik mahasiswa jadi relevan—mereka ingin program ini aman, efektif, dan benar-benar membantu anak-anak, bukan sekadar program besar di atas kertas. MBG tentu punya dampak positif jika dijalankan dengan benar. Kualitas gizi meningkat, anak yang kenyang dan bergizi lebih fokus belajar, dan keluarga terbantu secara ekonomi. Namun, manfaat itu hanya terasa apabila pelaksanaannya aman dan terkontrol.
Apakah ini berarti MBG harus dihentikan? Tidak sesederhana itu. Secara konsep, program ini punya potensi besar: anak yang kenyang dan bergizi lebih siap belajar serta keluarga dengan kondisi ekonomi sulit terbantu. Dalam jangka panjang, kualitas sumber daya manusia bisa meningkat. Namun, potensi positif itu hanya akan terwujud jika pelaksanaannya matang dan pengawasannya ketat. Masalahnya bukan pada kritiknya, melainkan pada cara kekuasaan merespons berbagai kritik. Ketika mahasiswa menyampaikan keberatan atau meminta evaluasi, seharusnya jawaban yang muncul adalah penjelasan berbasis data dan komitmen perbaikan. Bukan reaksi emosional atau upaya membungkam.
Kekuasaan yang kuat seharusnya tidak goyah oleh pertanyaan. Justru respons defensif memberi kesan bahwa ada yang belum siap diuji. Dalam sistem demokrasi, kebijakan publik memang harus siap dipertanyakan. Kritik adalah bagian dari proses penyempurnaan. Tanpa kritik, kesalahan bisa terus berulang karena tidak ada yang berani mengingatkan. BEM UGM dan mahasiswa pada umumnya bukan musuh negara. Mereka bagian dari masyarakat yang peduli. Suara mereka sering kali lahir dari kegelisahan melihat kebijakan yang berdampak langsung pada rakyat. Menganggap suara itu sebagai ancaman justru mempersempit ruang dialog.
Jika memang MBG adalah program strategis untuk masa depan bangsa, maka yang dibutuhkan adalah transparansi, evaluasi terbuka, dan perbaikan nyata di lapangan. Audit menyeluruh terhadap distribusi makanan, pengawasan kualitas yang ketat, serta pelibatan pihak sekolah dan orang tua dalam pengawasan bisa menjadi langkah konkret. Kepercayaan publik tidak dibangun dengan tekanan, melainkan dengan keterbukaan. Pertanyaan dalam judul ini bukan sekadar retorika. Jika MBG dipertanyakan, mengapa yang bergejolak justru kekuasaan? Bukankah kebijakan yang baik akan semakin kuat ketika diuji? Demokrasi tidak melemah karena kritik. Demokrasi justru melemah ketika kekuasaan tidak tahan terhadap kritik itu sendiri.
Baca Juga: Epstein Files Dibuka: Bongkar Rahasia Elite Dunia
Editor: Tengku Wafa’ Alifah
