Penulis: M. Rio Fani
Sejak masa kolonial tahun 1908 hingga 1928, mahasiswa sudah menjadi kaum intelektual yang bergerak sebagai generator kebangkitan nasional. Hal ini membuktikan bahwa di zaman penjajahan tersebut, perjuangan hak intelektual dari pergerakan mahasiswa benar-benar hidup sebagai elemen pengoreksi. Bukan hanya sebatas aspirasi yang membawa keuntungan pribadi. Apalagi ingin mendapatkan pundi-pundi pengakuan dan bantuan secara sepihak.
Mahasiswa juga dibebankan segenap peran, yakni sebagai agen perubahan, noblesse oblige, generasi penerus bangsa, elit masyarakat, pemikiran eksklusif, dan juga prophetic minority atau golongan kecil yang memiliki pandangan futuristik sebelum masyarakat mengetahuinya. Jika mengenang kilas balik pada tahun 1966, mahasiswa berhasil berperan menggulingkan orde lama sebagai nilai objektif yang real dari mahasiswa.
Periode saat itu membuat mahasiswa benar-benar dipandang sebagai beginner politik di tengah permasalahan nasional. Sementara saat ini, politik mahasiswa sering kali dijadikan“kuda” untuk bergerak leluasa dan melompati aturan yang ternyata dianggap formalitas. Apalagi mahasiswa yang memegang penuh kendali bendera, idealisme yang ditempah ternyata membawa pengaruh nepotisme terhadap seniornya.
Bantuan uang kuliah yang dijabarkan sebagai langkah untuk meringankan, justru tidak tersalurkan secara tepat. Melainkan dipilih tanpa mengandalkan akal sehat. Contoh kasus yang saat ini menjadi rahasia umum adalah bantuan yang mengatasnamakan“Pandemi Covid-19″. Syarat-syarat seperti semester akhir ternyata ditempati oleh semester muda. “Ya, elah, yang gini macem enggak tahu aja,” begitulah pikir mahasiswa semester akhir yang benar-benar butuh bantuan dan tak terpilih. Cuma bisa menerima kenyataan.
Kembali pada peran politik itu sendiri, mahasiswa yang pernah memegang amanah di jurusan dan fakultas malah‘redup’ daya kritisnya ketika menerima pengakuan dari sebuah bantuan. Tidak ada yang berani bersuara dan menjadi hening ketika uang hampir Rp1.000.000,- masuk ke rekening. Semua rela tutup mulut rapat-rapat, menyimpan kalimat kritis dalam-dalam, sebab demo yang dulunya dianggap kegiatan intelektual ternyata punya maksud kepentingan internal.
Untuk itu, bagaimana persepsi politik yang terbangun dalam diri mahasiswa? Sehubungan dengan pertanyaan itu, maka perlu dipahami bahwa peran ideal politik mahasiswa seharusnya dijadikan sebagai pijakan analisis. Tidak cuma kaum yang mengklaim dirinya akademis, tapi malah menjadi antagonis. Menentang tujuan utama, yakni keadilan terhadap mahasiswa.
Maka dari itu, penulis mengingatkan bahwa politik mahasiswa itu seharusnya kembali lagi pada jalurnya. Tidak ada istilah mewah ketika jabatan atau idealisme dijadikan sarana untuk menerima keuntungan. “Sadarlah kawan,” hanya itu kalimat singkat yang mungkin jadi teguran lewat tulisan. Siapapun kita, sungguh sebuah keegoisan jika politik mahasiswa di kehidupan kampus justru digunakan untuk pencitraan dan modus.
Editor: Adelini Siagian
