Penulis: Nazwa Nabilah Lubis
Pada Selasa, 31 Maret 2026, berdasarkan data Bloomberg, mata uang rupiah kembali menurun menyentuh angka Rp17.015/USD. Angka ini terus-menerus turun sejak April 2025, yang menyentuh angka Rp17.048/USD.
Penurunan rupiah ini masih lebih banyak dipicu oleh faktor eksternal, terutama dari kenaikan harga minyak dunia akibat perang di Timur Tengah yang terus memicu kekhawatiran di pasar keuangan. Pelemahan ini berpotensi meningkatkan biaya produksi bahan impor dan ditakutkan akan terjadinya inflasi.
Baca Juga: WFH Resmi Ditetapkan, Solusi Tepat untuk Kurangi Mobilitas?
Ini bukan hanya sekadar angka di pasar keuangan. Melemahnya rupiah tentu saja tidak hanya berdampak dan mencerminkan gejolak pasar, tetapi juga dapat berdampak luas pada inflasi, daya beli masyarakat, hingga beban fiskal pemerintah. Artinya, ketika rupiah menyentuh angka Rp17.015/USD, yang dipertaruhkan bukan hanya nilai tukar, tetapi juga stabilitas ekonomi sehari-hari.
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang yang mengakibatkan penurunan daya beli uang. Inflasi bukan sekadar angka, ia adalah cermin ketegangan antara stabilitas ekonomi dan ketidakpastian politik. Inflasi paling besar terjadi pada angka 635 persen pada masa Presiden Soekarno, kemudian turun menjadi 10 persen pada masa Presiden Soeharto, meskipun naik kembali di angka 77,6 persen, namun turun kembali ke angka 2 persen pada masa Presiden B. J. Habibie.
Ferry Latuhihin, seorang ekonom, menyebutkan bahwa kondisi ini bisa saja terus berlanjut jika tidak ada intervensi kebijakan berarti dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini ke depannya. Bahkan menurutnya, rupiah bisa saja tembus Rp22.000/USD pada bulan Juli mendatang.
Inflasi besar-besaran hingga melibatkan beberapa negara pernah terjadi pada tahun 1997. Inflasi ini tentu saja menjadikan fenomena krisis moneter pada saat itu. Krisis moneter ini terjadi akibat utang luar negeri yang besar, sektor keuangan yang lemah, praktik investasi yang berisiko dan kurangnya pengawasan pemerintah atas kebijakan yang diambil.
Dampak dari inflasi tersebut adalah mata uang rupiah anjlok drastis menyentuh angka Rp15.000/USD, mata uang Baht Thailand terdevaluasi, Korea Selatan mengalami krisis perbankan dan utang, mata uang Ringgit jatuh dan suku bunga Hong Kong naik tajam.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menyebutkan ada empat langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menahan nilai tukar rupiah kembali menurun. Pertama, menjaga kredibilitas fiskal. Kedua, Kementerian Keuangan harus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia. Ketiga, memperkuat pasokan devisa. Keempat, pemerintah harus membuat kebijakan yang jelas.
Pelemahan mata uang rupiah ke angka Rp17.015/USD tidak otomatis menjadikan kita mengalami krisis moneter, tetapi juga tidak bisa dianggap masalah yang enteng. Jika masalah ini terus dibiarkan tanpa respons kebijakan yang kuat, pelemahan kurs rupiah bisa dengan cepat menjadi masalah inflasi besar-besaran.
Saat ini, Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah menjadi salah satu anggaran yang paling besar untuk dikeluarkan per harinya. Dengan mengurangi anggaran pengeluaran sementara untuk MBG, pemerintah sudah mengambil langkah kebijakan secara simultan untuk menekan mata uang rupiah agar tidak terus-menerus turun.
Mata uang rupiah melemah, saham anjlok, kenaikan harga minyak dan bahan mentah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di mana-mana, serta turunnya nilai kripto menjadi hal yang perlu kita waspadai bersama. Selain upaya dari pemerintah, masyarakat juga harus ikut berperan demi masa depan yang lebih aman dengan cara mulai berhemat, memilah kebutuhan yang benar-benar penting, dan menghindari perilaku boros.
Baca Juga: Menjaga Harapan di Tengah Sistem yang Menentukan Masa Depan
Editor: Tengku Wafa’ Alifah
