Penulis: Cici Hardiyanti
Hingga 2023, percepatan perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tanah air menyoroti satu pesan penting, yakni gerak pembangunan berkelanjutan tidak bisa hanya bersandar pada kebijakan dan ketersediaan dana, melainkan memerlukan individu-individu yang berpengetahuan, kompeten, serta memiliki nyali untuk mengeksekusi tindakan.
Menilik SDG Report 2025 yang dipublikasikan oleh PBB, tercatat dari total 17 sasaran SDGs yang digagas sejak 2015, baru 18 persen yang dinilai berjalan sesuai rencana. Sebagian besar target menunjukkan progres yang amat lamban, bahkan ada yang mengalami kemunduran kualitas. Namun, di tengah situasi global yang dipenuhi ketidakpastian tersebut, Indonesia justru menampilkan kemajuan yang meyakinkan.
Di sisi lain, berdasarkan laporan Voluntary National Review (VNR), Indonesia telah sukses memenuhi 62 persen dari target SDGs. Hal ini berarti, dari 244 indikator yang diuji, terdapat 152 indikator atau sekitar 62 persen yang sudah tercapai. Keberhasilan tersebut bukan sekadar pencapaian statistik, melainkan bukti nyata dari dedikasi politik, penguatan dasar hukum, serta keberhasilan dalam menyatukan agenda pembangunan berkelanjutan ke dalam strategi perencanaan nasional.
Kerangka Kebijakan Nasional dan Fungsi Strategis Bappenas
Pemerintah Indonesia telah menyusun landasan kebijakan yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 terkait Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Aturan ini memperkuat posisi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai pemegang komando nasional SDGs, sembari memacu partisipasi aktif pemerintah daerah, pelaku bisnis, kalangan akademisi, lembaga filantropi, hingga organisasi masyarakat sipil.
Meski demikian, sehebat apa pun sebuah kebijakan dirancang, kekuatannya akan melemah jika tidak didukung oleh kapasitas manusia yang mumpuni. Pada aspek inilah, SDG Academy Indonesia memainkan fungsi vitalnya, yang keberadaannya terkadang kurang mendapat perhatian publik.
Eksistensi SDG Academy Indonesia sebagai Investasi untuk Agen Perubahan
SDG Academy Indonesia hadir sebagai platform pembelajaran strategis yang menyelaraskan agenda global SDGs dengan realitas pembangunan di Indonesia yang bersifat kompleks serta variatif. Berada di bawah supervisi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan sokongan berbagai mitra, SDG Academy dikonsepkan bukan hanya sebagai media pelatihan teknis, melainkan sebagai sebuah ekosistem untuk melahirkan agen perubahan.
Sampai pada 2023, puluhan ribu partisipan dengan beragam latar belakang–mulai dari birokrat pusat dan daerah, pengajar perguruan tinggi, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), pengusaha, hingga kelompok milenial–telah menuntaskan berbagai modul pembelajaran SDGs. Lewat inisiatif ini, Bappenas mencatat, muncul lebih dari 250 SDGs Certified Leaders serta setidaknya 80 bentuk aksi konkret SDGs yang langsung diterapkan di tengah masyarakat.
Statistik tersebut menjadi krusial karena mengindikasikan adanya perubahan dalam pembangunan. SDGs kini tidak lagi berhenti sebagai laporan data indikator atau sekadar dokumen perencanaan, melainkan sudah mulai terealisasi menjadi aksi nyata di tingkat komunitas.
Di berbagai tempat, para alumni SDG Academy telah memelopori praktik pertanian berkelanjutan yang mendampingi petani dalam meningkatkan hasil panen sekaligus memelihara ekosistem tanah dan air.
Di wilayah lainnya, model ekonomi sirkular mulai diperkenalkan di institusi pendidikan demi memupuk kepedulian lingkungan sejak dini. Terdapat pula inovasi dalam pengelolaan sampah berbasis sumber daya lokal yang mampu membangkitkan nilai ekonomi baru bagi warga sekitar. Meskipun dampak-dampak ini tidak secara instan mengubah kurva statistik di level nasional, tetapi di situlah esensi sejati pembangunan berkelanjutan bekerja: secara bertahap, menyesuaikan konteks, dan berakar pada kebutuhan yang nyata.
Dalam aspek tata kelola, SDG Academy turut membantu memperkuat misi besar Bappenas dalam mengasimilasi SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik di level nasional maupun daerah. Tercatat hingga 2023, sudah lebih dari 400 pemerintah daerah yang berhasil merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs. Akan tetapi, tantangan terbesarnya kini bukan lagi soal ketersediaan dokumen formal, melainkan pada mutu implementasinya.
Banyak wilayah yang masih terkendala oleh minimnya kualitas kapasitas SDM dalam mengonversi target SDGs menjadi program kerja yang konkret, terukur, dan berdampak luas. Masih banyak individu yang belum memiliki literasi yang cukup mengenai SDGs, bahkan sebagian orang merasa asing saat mendengar istilah tersebut. Fenomena ini menyebabkan percepatan pembangunan SDGs berjalan lambat akibat minimnya sosialisasi, yang kemudian berdampak pada kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar dalam menunjang keberhasilan SDGs ini.
Dari situlah SDG Academy berperan sebagai faktor pengungkit untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dengan membekali para penggerak pembangunan melalui keahlian analisis, teknik perencanaan, serta kemampuan kolaborasi antarsektor.
Tantangan Menuju 2030
Walaupun begitu, rute Indonesia menuju 2030 tetap dibayangi oleh berbagai tantangan besar. Pihak Bappenas mengakui bahwa hampir sepertiga dari total indikator SDGs masih memerlukan akselerasi yang kuat, terutama terkait masalah pemangkasan ketimpangan, penanganan perubahan iklim, serta konservasi ekosistem.
Tanpa adanya terobosan luar biasa, prestasi yang telah dicapai terancam mandek atau bahkan mengalami degradasi. Oleh sebab itu, eksistensi dan keberlanjutan SDG Academy Indonesia di masa depan menjadi sangat vital. Program ini semestinya dipandang bukan sebagai proyek yang bersifat temporer, melainkan sebagai infrastruktur sosial bagi pembangunan berkelanjutan yang permanen.
Untuk masa yang akan datang, SDG Academy memiliki prospek untuk dikembangkan lebih luas sebagai pusat kolaborasi nasional. Mengintegrasikan prinsip dan praktik SDGs ke dalam kurikulum pendidikan formal dapat memperlebar dampak positifnya secara struktural. Peningkatan pemahaman data pembangunan di level daerah juga akan membantu proses pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis fakta.
Terutama di lingkungan universitas di Indonesia, isu SDGs ini sangat krusial untuk dijadikan topik utama yang dipelajari, baik secara teoritis maupun praktis. Kehadiran lembaga seperti Tanoto Foundation seharusnya dapat menjadi teladan bagi institusi lain, baik di sektor swasta maupun publik, bahwa SDGs bukan sekadar instrumen kebijakan, melainkan sebuah kewajiban yang harus direalisasikan sesuai target yang ditetapkan.
Di sisi lain, dukungan Bappenas dalam mempromosikan skema pembiayaan inovatif yang berorientasi dampak dapat memberikan ruang lebih luas bagi keterlibatan sektor korporasi dan filantropi secara lebih strategis. Apabila dikelola dengan konsisten, SDG Academy dapat bertransformasi menjadi wadah belajar bersama yang dinamis, adaptif, serta tetap relevan dengan dinamika zaman.
Pada akhirnya, rekam jejak Indonesia hingga 2023 memberikan pelajaran berharga bahwa kesuksesan SDGs bukan hanya soal perbaikan peringkat dunia atau angka persentase indikator semata. SDGs adalah tentang transformasi cara berpikir dan cara bertindak.
SDG Academy Indonesia, terlepas dari segala kekurangannya, telah membuktikan bahwa investasi pada kualitas manusia dan pengetahuan sanggup mempercepat perubahan pembangunan. Tugas Bappenas selanjutnya adalah memastikan bahwa semangat perubahan ini tidak berhenti sebagai narasi inspiratif saja, tetapi terus bertransformasi menjadi kekuatan bersama hingga 2030 dan seterusnya. Jika hal tersebut dapat diwujudkan, maka SDGs tidak hanya menjadi janji manis pembangunan, melainkan sebuah realitas yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Editor: Fadillah Hanum
