Penulis: Fathurrahman
Belakangan ini, nama Soeharto kembali hangat diperbincangkan publik. Bukan soal kekuasaannya yang tiga dekade, tetapi soal usulan gelar pahlawan nasional. Sebagian orang mendukung penuh, sebagian lain justru mempertanyakan. Topik ini jadi kontroversi karena menyangkut memori kolektif bangsa. Mari kita bahas dengan kepala dingin dan hati jernih.
Soeharto memang punya peran besar dalam perjalanan Indonesia. Ia naik ke tampuk kekuasaan setelah lengsernya Soekarno tahun 1966. Selama 32 tahun Orde Baru, Indonesia mengalami stabilitas politik dan ekonomi. Pembangunan berjalan, jalan-jalan dibuka, dan program pangan digalakkan. Banyak generasi tua mengenang masa itu sebagai “masa aman.”
Baca Juga: Wamen Stella Christie: Skripsi Tak Perlu Tebal untuk Jadi Bermakna
Program seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan swasembada beras sering jadi kebanggaan. Ekonomi sempat tumbuh pesat dan angka kemiskinan menurun drastis. Pendidikan dan infrastruktur juga diperluas hingga ke pelosok. Secara kasat mata, Soeharto membawa kemajuan yang nyata. Namun, benarkah itu cukup untuk menyebutnya pahlawan atau hanya sebatas gelar belaka?
Sejarah tidak hanya tentang pencapaian, tetapi juga nilai-nilai yang diperjuangkan. Pahlawan nasional adalah sosok yang bukan hanya membangun, tetapi meneladani. Dalam konteks itu, kita tidak bisa menutup mata dari sisi gelap Orde Baru. Masa kekuasaan Soeharto juga diwarnai oleh represi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ini bagian sejarah yang tak boleh dihapus atau dilupakan.
Tragedi 1965 adalah luka mendalam yang belum sepenuhnya sembuh. Jutaan orang dituduh bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI), ditahan, bahkan dibunuh tanpa pengadilan. Sebagian besar dari mereka tidak pernah terbukti bersalah. Namun hingga kini, negara belum sepenuhnya mengakui kesalahan masa itu. Bisakah seorang pahlawan lahir dari sejarah kelam semacam ini? Tidak bisa dibayangkan betapa anehnya.
Selain itu, kebebasan sipil dibungkam selama puluhan tahun. Media dikontrol, aktivis diawasi, dan kritik dianggap sebagai ancaman. Mahasiswa dan jurnalis yang bersuara kerap berhadapan dengan aparat. Di era itu, suara rakyat tidak leluasa mengalir ke ruang publik. Padahal kebebasan berpendapat adalah hak dasar dalam demokrasi.
Tak hanya itu, praktik korupsi mengakar kuat di era Soeharto. Transparency International bahkan pernah menyebut Soeharto sebagai pemimpin paling korup. Keluarga Cendana disebut menguasai bisnis dan kekayaan negara secara masif. Sistem kekuasaan berjalan nyaris tanpa kontrol yang transparan. Bagaimana mungkin kita meneladani pemimpin yang melanggengkan oligarki?
Tentu, kita tidak menafikan bahwa Soeharto juga berjasa. Namun, pahlawan bukan sekadar pemimpin yang pernah membawa kemajuan. Ia harus bersih dari catatan kelam yang menyakiti rakyatnya sendiri. Pahlawan adalah mereka yang berani membela keadilan, bukan yang mengekangnya. Lalu keadilan itu, harus mencakup seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Gelar pahlawan nasional adalah bentuk kehormatan tertinggi dari negara. Ia tidak bisa diberikan hanya karena nostalgia atau tekanan politik. Pahlawan sejati adalah simbol nilai luhur bangsa: kejujuran, kemanusiaan, dan keberanian. Jika sosok yang diusulkan masih menyisakan luka sejarah, patut kita pertimbangkan ulang. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjaga integritas sejarah kita.
Sebagian orang membela Soeharto dengan alasan “jasanya besar.” Namun, banyak tokoh lain juga berjasa, tanpa harus meninggalkan luka. Tokoh-tokoh lokal, guru, pejuang HAM, atau aktivis perempuan, juga pantas digali kisahnya. Jangan sampai gelar pahlawan hanya diberikan pada mereka yang dekat kekuasaan. Kita perlu lebih adil dalam menilai sejarah dan pengorbanan.
Pahlawan bukan tentang popularitas, tetapi tentang keteladanan dan integritas. Anak-anak kita akan belajar dari siapa yang kita angkat sebagai pahlawan. Apa jadinya kalau yang kita angkat justru sosok yang membungkam demokrasi? Itu bukan hanya berbahaya, tetapi juga menyesatkan memori sejarah. Kita harus berpikir panjang sebelum memberikan gelar itu.
Menolak Soeharto jadi pahlawan bukan berarti membenci masa lalu. Ini soal kejujuran dalam melihat sejarah secara utuh. Mengakui jasa, tetapi juga berani melihat sisi gelapnya. Bangsa yang sehat adalah bangsa yang jujur pada sejarahnya. Bukan yang menutupinya demi kenyamanan semata, dan ingin tampil apik berjasa agar diingat oleh seluruh dunia.
Kalau kita ingin membentuk generasi yang kritis dan berintegritas, kita harus mulai dari cara kita menilai tokoh-tokoh bangsa. Gelar pahlawan seharusnya bukan bentuk rekonsiliasi yang tergesa-gesa. Namun, hasil perenungan panjang tentang nilai dan perjuangan. Itulah cara kita merawat warisan bangsa yang sebenarnya, agar tidak merusak anak-anak bangsa selanjutnya.
Gelar pahlawan juga akan tercatat dalam buku sejarah resmi bangsa. Artinya, generasi mendatang akan mewarisi keputusan kita hari ini. Jika kita sembrono dalam menilai, dampaknya bisa panjang dan berakibat fatal. Bukan hanya soal nama di batu nisan, tetapi ini soal warisan nilai. Maka, kita lebih baik berhati-hati daripada menyesal di kemudian hari.
Jadi, pantaskah Soeharto menjadi pahlawan nasional? Pertanyaan itu tak bisa dijawab dengan emosi sesaat atau nostalgia semata. Kita butuh ketegasan moral dan kejujuran sejarah dalam menilainya. Apapun pilihan kita, semoga itu lahir dari pertimbangan yang jernih dan matang. Bangsa besar adalah bangsa yang berani jujur pada masa lalunya, sehingga generasi yang melanjutkan negeri ini tidak menjadi generasi yang lebih buruk dari masa lalu.
Baca Juga: Diam Bukan Pilihan, Suara Korban Harus Didengar!
