(Kamerawan: Damia Hadifa)
Penulis: Ummy Syafitri
Wacana penerapan kembali kebijakan work from home (WFH) untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) kembali muncul dari pemerintah. Kebijakan ini dikaitkan dengan situasi geopolitik global yang disebut berpotensi mengganggu pasokan energi. Namun, di tengah wacana tersebut, publik patut bertanya: apakah Indonesia benar-benar berada dalam kondisi darurat energi hingga rakyat harus kembali bekerja dari rumah demi menghemat BBM?
Dilansir dari laman detik.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Bahlil Lahadalia, menyebut pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penerapan WFH untuk menekan konsumsi BBM. Langkah ini dikaitkan dengan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya jalur distribusi minyak dunia di Selat Hormuz. Pemerintah menilai dinamika di kawasan tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi perdagangan minyak global.
Baca Juga: Pembatasan Usia Media Sosial, Mampukah Cegah Predator Digital?
Namun, kondisi di Selat Hormuz tidak sepenuhnya seperti yang dikhawatirkan. Dilansir dari laman iNews.id, Iran memang sempat menutup jalur tersebut sebagai respons atas konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Akan tetapi, jalur pelayaran internasional kini kembali dibuka bagi negara lain, sementara pembatasan lebih ditujukan kepada pihak yang terlibat konflik. Artinya, distribusi minyak dunia pada dasarnya masih berjalan. Jika demikian, apakah situasi global saat ini benar-benar cukup genting hingga pemerintah perlu melempar wacana WFH demi menghemat BBM?
Pertanyaan lain yang tak kalah penting ialah mengapa setiap isu energi muncul, masyarakat selalu diminta menyesuaikan diri. Mengapa solusi yang diambil justru membatasi aktivitas rakyat, bukan memperbaiki sistem energi nasional? WFH mungkin tampak sederhana di atas kertas, tetapi tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah. Jutaan pekerja sektor informal, buruh, pedagang kecil, dan pekerja transportasi tetap harus keluar rumah untuk mencari nafkah.
Di sisi lain, wacana semacam ini berpotensi memicu keresahan publik. Ketika pemerintah mulai berbicara tentang penghematan BBM dan potensi gangguan energi, masyarakat tentu akan khawatir. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa isu pasokan BBM sering memicu “panic buying” yang menyebabkan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Jika kondisi energi nasional sebenarnya masih aman, mengapa wacana ini perlu dimunculkan? Atau jangan-jangan pemerintah sedang mempersiapkan publik menghadapi kebijakan yang lebih berat, seperti kenaikan harga BBM?
Menurut pandangan penulis, wacana WFH demi menghemat BBM menunjukkan bahwa persoalan energi di Indonesia masih kerap dibebankan kepada masyarakat. Alih-alih memperbaiki distribusi energi, memperkuat ketahanan energi nasional, atau mempercepat transisi energi, solusi yang muncul justru kembali pada pembatasan aktivitas rakyat. Padahal, yang dipertaruhkan bukan sekadar pola kerja, melainkan kehidupan jutaan warga yang bergantung pada stabilitas ekonomi dan energi.
Atas dasar itu, publik berhak bertanya kepada pemerintah: apakah wacana WFH ini benar-benar untuk menghemat BBM, atau hanya cara mempersiapkan masyarakat menghadapi kebijakan energi yang lebih berat? Pasalnya, jika setiap krisis selalu berujung pada rakyat yang diminta beradaptasi sementara akar persoalan tidak diperbaiki, maka pertanyaan yang lebih besar pun muncul: sampai kapan nasib negara ini terus dipertaruhkan di atas pundak rakyatnya sendiri?
Pada akhirnya, kebijakan WFH demi menghemat BBM bukanlah solusi yang tepat dalam konteks saat ini. Pemerintah seharusnya menghadirkan langkah yang lebih konkret, mulai dari memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan efisiensi distribusi BBM, hingga mempercepat pengembangan energi alternatif. Krisis energi tidak seharusnya selalu berujung pada kebijakan yang menuntut rakyat beradaptasi lebih dahulu. Jika pengelolaan energi dilakukan secara serius dan terencana, wacana seperti WFH tak perlu dijadikan solusi utama.
Baca Juga: Standar Gizi Belum Optimal, Evaluasi MBG Harus Dilakukan
