Penulis: Syahda Khairunnisa
Masyarakat Indonesia sangat suka menyaksikan drama. Entah drama dalam negeri atau luar negeri seperti drama produksi negeri ginseng. Hal itulah yang menjadi alasan sinetron adalah acara televisi yang sangat laku ditonton dan menghuni primetime, ditambah drama kehidupan para pesohor ramai diperbincangkan. Bahkan di media sosial, hampir setiap hari terjadi drama dan keributan.
Namun, drama kali ini berbeda, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh drama anggaran pemerintah. Di sejumlah grup jejaring sosial beredar matriks lengkap pemangkasan sejumlah lembaga negara yang bertajuk efisiensi. Dalam matriks tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum mengalami pemangkasan sekitar Rp50 triliun, otoritas IKN mengalami pengurangan lebih dari Rp4 triliun dari awalnya sekitar Rp6 triliun. Demikian juga berbagai kementerian dan lembaga lainnya di cabang eksekutif, di bawah kepemimpinan presiden.
Baca Juga: Meta AI WhatsApp, Meningkatkan Komunikasi atau Justru Membawa Risiko?
Dampak efisiensi anggaran juga berimbas pada dunia pendidikan. Dilansir dari kompas.com, Kemdikdasmen memiliki anggaran sebesar Rp33,5 triliun pada 2025. Komitmen pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas dipertanyakan setelah anggaran Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dipangkas sekitar Rp8 triliun. Ini imbas dari kebijakan pengiritan alias efisiensi pemerintahan Prabowo. Apa saja program penting yang dikhawatirkan terdampak?
Anggaran pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, anggaran pendidikan mencapai Rp660,8 triliun, yang merupakan peningkatan sebesar 69 persen dari Rp390,3 triliun pada 2015. Pada 2025, anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai Rp724,3 triliun, yang merupakan peningkatan sebesar 9,5 persen dari tahun sebelumnya. Anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan, kualitas pengajaran, serta kesejahteraan guru.
Pengamat pendidikan, Ubaid Matraji mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran di Kemendikdasmen saat masalah sertifikasi guru, kesejahteraan guru, serta ketersediaan sekolah yang belum merata masih terjadi. Mestinya anggaran ditambah, bukan justru dikurangi. Sudah dapatnya sedikit, dipotong pula. Bagaimana nasib guru honorer dan pembangunan sekolah?
Dampak efisiensi anggaran pendidikan memang tidak melulu menimbulkan dampak negatif. Pemerintah yang membuat kebijakan pasti sudah merencanakan dengan matang, seperti penghematan biaya untuk keperluan lainnya. Dengan mengalokasikan anggaran secara efektif, dapat meningkatkan efektivitas program pendidikan.
Namun, di balik dampak positif itu ada banyak dampak negatif yang membuat massa dongkol dan bahkan ribuan mahasiswa turun melakukan aksi demonstrasi meminta keadilan terkait kebijakan ini.
Jika efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan benar, dapat mengurangi kualitas pendidikan. Efisiensi anggaran juga dapat mengurangi jumlah guru, yang dapat berdampak pada banyaknya sarjana pendidikan yang tidak mendapat pekerjaan. Tingkat pengangguran yang sebelumnya sudah tinggi kini makin tinggi akibat kebijakan ini.
Masih banyak pendidikan yang tertinggal di daerah-daerah terpencil. Akses untuk menuntut ilmu tidak murah, membutuhkan biaya mahal agar pendidikan di seluruh elemen Indonesia bisa merata. Pendidikan bukan masalah yang bisa dianggap sebelah mata. Untuk meningkatkan kualitas hidup butuh ilmu, bukan sekadar mengisi perut tetapi isi kepala menjadi nomor ke sekian.
Pemerintahan negara lain seperti Vietnam membubarkan delapan kementerian dan memecat 100.000 staf untuk efisiensi anggaran. Tak hanya itu, Pemerintah Cina memotong gaji BUMN dan melarang pegawai untuk hidup mewah. Namun, di Negara Konoha yang dipotong dari bawah, bukan dari atas, yang diefisiensi rakyat, bukan pejabat.
Katanya pendidikan nomor satu, tetapi kok anggarannya dipangkas? Kenapa, sih, hal-hal kayak gini harus bohong?
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Menuai Banyak Pro dan Kontra dari Masyarakat
