Penulis: Muhammad Baker Al Hakim
Jagat media sosial Indonesia pada pertengahan Mei 2026 diguncang kritik keras netizen akibat komunikasi publik Presiden Prabowo Subianto yang dinilai meremehkan kecemasan warga terkait merosotnya nilai tukar rupiah hingga Rp17.600 per dolar AS. Melalui laporan resmi yang dilansir dari kabarbursa.com, Presiden di hadapan para menteri dan awak media menyatakan kepanikan masyarakat salah kaprah. Alasan pemerintah terbilang menyederhanakan masalah. Warga pedesaan tidak menggunakan mata uang dolar untuk belanja harian, ditambah klaim bahwa stok pangan nasional masih berlimpah.
Alih-alih meredam suasana, simplifikasi narasi yang mengabaikan detail rumit di lapangan ini justru memantik amarah digital. Warga merasa ada jurang pemisah yang lebar antara angka statistik kebanggaan penguasa di ibu kota dengan realitas dompet rakyat kecil di daerah yang kian mengempis. Menggunakan bahasa yang terkesan meremehkan persoalan struktural seperti ini menjadi blunder besar, sebab esensi komunikasi krisis bukanlah membantah keluhan publik, melainkan meyakinkan rakyat bahwa pemerintah memegang kendali penuh atas situasi.
Baca Juga: Little Aresha, Tempat Aman atau Sumber Trauma bagi Si Kecil?
Gelombang protes di kolom komentar berita yang penuh curahan frustrasi ini bukanlah sekadar ulah para pembenci (haters) atau lawan politik demi pemilu semata. Gerakan protes digital ini merupakan ekspresi murni dari kekecewaan mendalam dan kegelisahan kolektif masyarakat terhadap respons pemimpin yang seharusnya berdiri di garda terdepan untuk mengakui kekhawatiran rakyatnya. Ketika beban hidup menghimpit, masyarakat tidak membutuhkan pembelaan diri dari penguasa yang menyatakan keadaan baik-baik saja, melainkan empati tulus serta pengakuan jujur bahwa negara menghadapi tantangan ekonomi serius. Ketika saluran dialog formal tersumbat oleh birokrasi, media sosial beralih fungsi menjadi katup penyelamat bagi warga negara untuk menyuarakan penderitaan secara langsung tanpa sekat protokoler. Ironi komunikasi kebijakan ini dipertegas oleh sikap para pejabat negara dalam berbagai kesempatan resmi belakangan ini.
Dilansir dari liputan6.com, terlihat gestur pengambil keputusan yang sangat santai dengan wajah penuh senyuman di tengah merosotnya nilai tukar rupiah. Sikap santai dan senyuman tersebut diklaim sebagai sinyal positif agar warga tetap tenang menghadapi gejolak ekonomi global, dengan logika bahwa ketenangan pemimpin akan mencegah tindakan spekulatif di pasar keuangan. Namun, psikologi massa tidak selalu berjalan linear dengan maksud politis tersebut. Di mata masyarakat yang berjuang menghemat pengeluaran dapur, senyuman santai pejabat di tengah depresiasi rupiah justru ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpedulian atau kegagalan memahami urgensi krisis. Menampilkan wajah tenang memang teknik manajemen krisis, namun strategi tersebut wajib dibarengi penyampaian rencana aksi nyata yang kredibel agar tidak dicap minim empati.
Secara harfiah, argumen bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar AS untuk belanja pangan harian memang benar karena mereka bertransaksi menggunakan rupiah di pasar lokal. Namun, kekeliruan fatal logika tersebut terletak pada pengabaian fakta bahwa harga bahan pangan domestik saat ini telah terintegrasi secara global dan sangat bergantung pada fluktuasi nilai tukar terhadap dolar AS.
Kajian ekonomi makro menunjukkan guncangan kurs memberi tekanan hebat pada sistem pangan nasional karena struktur pangan Indonesia secara faktual masih bergantung tinggi pada impor komoditas strategis seperti kedelai, gandum, dan bawang putih. Ketika rupiah melemah signifikan terhadap dolar AS, biaya yang dikeluarkan importir untuk mendatangkan bahan pangan serta input produksi seperti pupuk dan pakan ternak otomatis melonjak tajam. Kenaikan biaya di hulu ini cepat atau lambat langsung ditransmisikan ke tingkat hilir sehingga berdampak pada meroketnya harga barang di tingkat konsumen akhir, termasuk masyarakat pedesaan. Sebagai contoh nyata, perajin tahu dan tempe di desa langsung menjerit ketika harga kedelai impor naik, yang memaksa mereka menaikkan harga jual atau memperkecil ukuran produk demi bisa bertahan hidup dari impitan ekonomi global.
Melihat kondisi yang makin mengkhawatirkan ini, pejabat keuangan dan Bank Indonesia (BI) seharusnya segera bergerak cepat menggunakan semua alat moneter yang ada untuk aktif mengontrol pasar serta menahan agar modal asing tidak kabur ke luar negeri. Di sisi lain, pemerintah pusat harus buru-buru membenahi urusan pangan dengan mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat petani lokal agar negara tidak gampang goyah saat ada krisis dunia. Pemimpin yang hebat diukur dari kemampuannya mengubah rasa peduli menjadi kebijakan nyata yang melindungi rakyat kecil, bukan dari kepintarannya bersilat lidah di depan kamera. Masyarakat tidak butuh sikap pasrah yang dibungkus janji manis atau pamer senyuman, melainkan menuntut tanggung jawab, kerja keras yang jujur, dan langkah nyata pemimpin demi menyelamatkan dompet rakyat serta menjaga ekonomi bangsa.
Baca Juga: Bencana Nasional yang Tak Diakui, Pilu Warga Sumatra di Balik Efisiensi MBG
Editor: Tengku Wafa’ Alifah
